Soroti Iuran Acara Perpisahan Sekolah, Ini Kata Komisi IV DPRD Solo

SuaraSurakarta.id - Komisi IV DPRD Solo menyoroti banyak keluhan dari para orang tua murid terkait pelaksanaan acara perpisahan sekolah yang dinilai memberatkan.

Keluhan banyak datang dari orang tua siswa kelas 6 Sekolah Dasar (SD) dan kelas 9 Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang merasa terbebani dengan adanya pungutan atau tarikan biaya untuk acara perpisahan.

"Ini sudah mulai banyak laporan dari orang tua murid, terutama kelas 6 SD dan kelas 9 SMP yang mengeluhkan tentang adanya tarikan atau biaya untuk perpisahan," terang Ketua Komisi IV DPRD Kota Solo Sugeng Riyanto, Selasa (6/5/2025).

Sugeng merasa khawatir terhadap fenomena yang seolah menjadi tren tahunan di sekolah-sekolah saat menjelang akhir tahun ajaran.

Baca Juga:Melesatkan Kompetensi: Pemberdayaan Konselor Sekolah untuk BK yang Lebih Efektif

Acara perpisahan bukanlah agenda substansial yang harus dilaksanakan dengan mengorbankan kondisi ekonomi orang tua murid yang saat ini banyak sedang dalam kesulitan.

"Acara perpisahan itu bukan agenda substansial yang harus dilaksanakan. Itu hanya tren tiap menjelang akhir tahun ajaran," ungkap dia.

Sugeng menekankan sekolah, termasuk melalui Komite Sekolah atau mekanisme lainnya, tidak semestinya menjadikan acara perpisahan sebagai ajang yang justru menambah beban finansial bagi orang tua.

“Situasi ekonomi sedang tidak baik, jangan bebankan lagi orang tua yang kesulitan ekonomi dengan beban perpisahan. Sebuah acara yang tidak substansial,” kata politisi PKS ini.

Sugeng menjelaskan acara perpisahan tetap bisa dilakukan dengan sederhana tanpa biaya tambahan. Caranya itu bisa dengan memanfaatkan teknologi, seperti kamera ponsel.

Baca Juga:Sering Bertemu Langsung, Ini Kenangan Eks Wali Kota Solo untuk Paus Fransiskus

"Kegiatan perpisahan bisa berlangsung secara informal namun tetap berkesan. Siswa bisa foto bersama di kelas, sama wali kelas atau bersama seluruh angkatan tanpa perlu menyewa tempat, jasa foto profesional, atau membayar konsumsi berlebihan," paparnya.

Sugeng berencana akan berkoordinasi dengan Wali Kota Solo untuk membuat surat edaran (SE) resmi yang untuk SD dan SMP.

Ini agar tidak lagi mengadakan acara perpisahan yang mengharuskan orang tua mengeluarkan anggaran baru.

"Kami akan koordinasikan dengan Pak Wali Kota. Kita menghimbau untuk membuat semacam SE yang disampaikan kepada seluruh sekolah SD dan SMP negeri, terutama untuk tidak perlu mengadakan perpisahan yang membebani orang tua murid dengan anggaran-anggaran baru," pungkas dia.

Sebelumnya, Wali Kota Solo Respati Ardi langsung merespon cepat terkait keluhan wali murid soal adanya iuran pelepasan atau perpisahan yang dinilai memberatkan.

Respati langsung meminta pihak sekolah untuk mengembalikan uang iuran pelepasan kepada wali murid bagi yang sudah membayar.

Hal ini disampaikan Respati saat sidak ke SMPN 7 Solo terkait masalah iuran uang pelepasan sekolah, Selasa (6/5/2025).

"Saya setiap minggu sekali itu buka lapor Mas Wali, itu saya pelajari semuanya. Dalam minggu ini yang top nomor satu itu tentang keberatan orang tua atas ada acara wisuda, itulah sebabnya saya sidak di sini," terangnya saat ditemui, Selasa (6/5/2025).

Dalam sidaknya, Respati langsung bertemu kepala sekolah, guru dan para murid. Di hadapan para guru, Respati menyampaikan keluhan orang tua baik di ULAS maupun Mas Wali terkait iuran uang pelepasan.

"Jadi saya komunikasikan dengan para guru dan kepala sekolah di sini untuk menjembatani dengan wali murid. Apabila memang ingin dilaksanakan itu bisa membuka jalur sponsor atau apapun melibatkan swasta," ungkap dia.

Respati minta para kepala sekolah untuk kreatif dan tidak boleh ada iuran yang mewajibkan. Acaranya pun digelar secara sederhana saja, tidak usah bagus-bagus.

"Harapan saya kepala sekolah kreatif untuk tetap memfasilitasi, sederhana wae ora usah apik-apik. Tidak boleh ada iuran yang mewajibkan ke masing-masing dengan jumlah murid," katanya.

Bagi orang tua yang sudah terlanjur membayar, harus dikembalikan secepatnya. Respati siap membantu dan mencarikan solusi, itupun kalau kepala sekolah kreatif.

Kontributor : Ari Welianto