Pada tindak pidana korupsi tersebut, tersangka dengan sengaja membuat dan merekayasa dokumen legalitas kelompok ternak Maju Terus seolah-olah benar dan aktif sejak tahun 2016.
"Padahal kelompok ternak tersebut dibuat untuk mendapatkan bantuan pada tahun 2021 dan ketika dilakukan verifikasi CPCL yang bahwasanya sembilan orang anggota dari sepuluh orang kelompok ternak telah mengundurkan diri tidak disampaikan kepada tim verifikasi, sehingga dinyatakan lolos dan layak menerima hibah," kata dia.
Selanjutnya, setelah hibah diterima tersangka menjual sebelas ekor sapi dan menyewakan tujuh ekor sapi tanpa seizin Dinas Pertanian. Sedangkan dua ekor lainnya mati karena tidak dirawat.
"Hal tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara dan atau kerugian perekonomian negara yang diukur berdasarkan kinerja, karena terhambatnya pencapaian indeks ekonomi suatu negara akibat tindakan tersangka mengingat 20 ekor sapi yang dihibahkan dengan anggaran Rp269.500.000," katanya.
Baca Juga:Modus Investasi Palsu Terbongkar, Wanita Ini Diciduk Satreskrim Polres Karanganyar
Ia mengatakan awal mula dilakukan penyidikan dugaan korupsi hibah sapi tersebut ketika Satuan Reserse Kriminal Polres Karanganyar menerima informasi dari masyarakat yang mengatasnamakan warga Dukuh Kasak. Selanjutnya, dilakukan penyelidikan.
Dari hasil penyelidikan diperoleh alat bukti yang cukup dan dilakukan tahapan-tahapan penyelidikan lain sesuai ketentuan yang berlaku.
Program Hibah Sapi
Melansir laman Kementan, Kementerian Pertanian, melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), memfokuskan anggaran belanja tambahan (ABT) sebesar Rp2,1 triliun tahun 2025 untuk pengembangan sapi perah dan sapi pedaging sebagai upaya mendukung Program Makanan Bergizi yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan mendatang.
ABT tersebut akan digunakan untuk mendukung peningkatan kinerja melalui berbagai program yang telah dirancang.
Baca Juga:Terkesan Lamban, Polres Karanganyar Diminta Serius Tangani Kasus Penipuan Rp 6,9 Miliar
Dalam rapat pembahasan yang melibatkan seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), Ditjen PKH menyusun rencana kerja dan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas program yang ada.
