Ketika disinggung sekarang ada pihak yang mengajukan pembentukan DIS, Eddy mengaku tidak tahu.
"Saya nggak tahu kalau soal itu. Saya tidak tahu persis yang mengajukan sekarang siapa, kalau dari DPR yang mengajukan lebih bagus lagi," ungkapnya.
Kalau bicara harapan, sejauh negara Indonesia masih menggunakan UUD 1945. Maka sejauh itu pula hak keistimewaan Surakarta itu ada di situ.
"Bicara harapan, sejauh negara kita masih menggunakan UU 45 sejauh itu pula hak keistimewaan Surakarta ada di situ. Jadi, kalaupun nggak dibahas ataupun dibicarakan bukan berarti kemudian harapannya pupus," kata dia.
Baca Juga:Belum Lama Direvitalisasi, Alun-alun Selatan Keraton Solo Dipakai Buat Pasar Malam
Eddy menegaskan bahwa pembentukan provinsi Jawa Tengah itu seharusnya tidak termasuk Surakarta. Karena Surakarta itu sebelumnya adalah daerah istimewa.
![Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat atau Keraton Solo menggelar HajadDalem Garebeg Pasa JE 1958, Selasa (1/4/2025) siang. [Suara.com/dok]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/04/01/47377-keraton-solo.jpg)
"Bahwa kemudian daerah istimewa Surakarta itu dititipkan ke pemerintah pusat. Ada isi di dalam ketentuan Peraturan Perundangan (PP) Nomor 16 itu. Kalau sifatnya sementara, kalau sudah kondisinya sudah kondusif di kembalikan kembali," paparnya.
"Itu tentang PP 16, kalau tentang posisi hak konstitusi Surakarta sama seperti Yogyakarta. Itukan danya maklumat dan piagam kependudukan. Kan yang punya maklumat dan piagam kedudukan tidak hanya Yogyakarta, bahkan Surakarta lebih dulu," jelas dia.
Pemkot Solo menyebut hingga saat ini belum ada pembahasan soal pembentukan Daerah Istimewa Surakarta (DIS).
Sebelumnya, wacana pembentukan DIS dan berpisah dengan Provinsi Jawa Tengah kembali ramai di media sosial.
Baca Juga:Kisah Mistis dan Sejarah Kelam Jembatan Bacem Sukoharjo
"Kami belum membicarakan sejauh itu," kata Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani melansir ANTARA, Jumat (25/4/2025).
