SuaraSurakarta.id - Hari Tani Nasional yang jatuh pada Selasa (24/9/2024) disambut aksi demontrasi di Gedung DPRD Karanganyar.
Ratusan peserta yang berasal dari petani dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Rakyat (Apera)Solo Raya ini, mempertanyakan sikap DPRD Karanganyar yang tidak berpihak kepada para petani.
Ketua Serikat Tani Bumi Intanpari yang juga petani asal Desa Kwadungan, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar, Yosef Haryanto mengatakan saat ini petani Karanganyar mengalami krisis karena monopolis salah satu BUMD Pemkab setempat.
Pihaknya juga mendesak pemerintah untuk menghentikan monopoli tanah, sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, pupuk dan pasar pertanian
Baca Juga:Panas! Mahasiswa Solo Bakar Boneka Pocong Jokowi, Tuntut Mundur dari Jabatan Presiden!
Selain kesulitan air harga komoditas tani panen yang tidak pasti dan cenderung rendah, dan pupuk yang langka dan mahal.
"Sumber daya air bagi pertanian kian hari kian menipis. Krisis ini bukan semata karena krisis iklim, tetapi juga akibat pengelolaan sumber daya alam yang buruk dan monopoli sumber mata air," kata Yosef Haryanto dilansir dari Jatengnews.id--jaringan Suara.com.
Hari tani nasional 2024, para petani berharap para wakil rakyat dapat membantu dan menyuarakan permasalahan kaum tani di Karanganyar.
"Dalam beberapa tahun terakhir, para petani menghadapi tantangan yang semakin memperburuk kesejahteraan kami sebagai petani. Kondisi ini tidak lepas dari berbagai kebijakan pemerintah yang sering kali dianggap tidak berpihak pada petani kecil," jelas dia.
Dia menambahkan setiap musim panen tiba petani Karanganyar terjebak dalam ketidakpastian harga komoditas.
Baca Juga:Keren! 22 Mahasiswa Ini Kantongi Sertifikat Alat Berat, Siap Gebrak Dunia Kerja
Hasil jerih payah yang seharusnya bisa menopang kehidupan layak justru dihargai murah oleh para tengkulak dan pasar. Harga panen gabah hanya dihargai 5.000/kg.
Kondisi ini diperparah dengan lemahnya peran pemerintah dalam melindungi harga komoditas pertanian.
"Harga pupuk yang mahal membuat biaya produksi meningkat, sementara hasil panen mereka tidak mendapatkan harga yang layak di pasar. Pemerintah sering kali memberikan subsidi pupuk, tetapi distribusinya tidak merata dan cenderung tidak memadai," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua sementara DPRD Karanganyar, Bagus Selo, menegaskan, akan menindakndaklanjuti tuntutan para petani.
Bagus menjelaskan, saat ini, alat kelengkapan DPRD belum terbentuk.
"Kami akan menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan petani dan mahasiswa bersama pemerintah," katanya.
