SuaraSurakarta.id - Bawaslu Kota Solo meulai memetakan wilayah kerawanan menjelang Pilkada Solo 2024.
Ketua Bawaslu Kota Solo Budi Wahyono menjelaskan, peta kerawanan pada tahun 2024 ini menjadi basis untuk kemudian melakukan pemetaan secara dini segala potensi yang menghambat atau mengganggu pemilu serentak berjalan secara demokratis.
"Tahun 2024 akan dilaksanakan pilkada serentak di Indonesia, Bawaslu RI dan jajaran di bawahnya (kabupaten/kota) membuat pemetaan kerawanan di setiap daerah," kata dia dilansir dari ANTARA, Rabu (11/9/2024).
Menurut dia, kerawanan ini berdasarkan Pemilu 2024 maupun Pilkada 2020. Indikator pemetaan ini terbagi menjadi empat dimensi, yakni dimensi sosial politik, dimensi penyelenggaraan pemilu, dimensi kontestasi, dan dimensi partisipasi.
Baca Juga:Dugaan Ancaman Pembunuhan, Ketua PDIP Solo dan Anaknya Dilaporkan ke Polisi
"Ini dipecah lagi jadi 12 sub dimensi, kemudian ada di bawahnya beberapa indikator, ada 61 indikator yang kami pakai jadi dasar kami menyusun peta kerawanan Pilkada 2024," jelas dia.
Indikator yang dipakai, diantaranya apakah ada konflik peserta pemilu, ujaran kebencian atau politisasi SARA atau hoaks yang beredar di masyarakat.
"Selain itu, juga apakah ada intimidasi pada penyelenggara, pemilih, dan peserta pemilu. Ini bagian dari indikator untuk menyusun peta kerawanan, termasuk apakah ada keterlambatan logistik," paparnya.
Ia mengatakan salah satu indikator yang mendasar misalnya ketiadaan pemantau.
Sementara itu, hasil pemetaan kerawanan pemilihan serentak 2024 di Kota Solo merekam kecamatan dengan kategori kerawanan tinggi.
Baca Juga:Bambang Gage Klarifikasi Kontroversi Rekomendasi PDIP: Semua Ada Bukti, Ketua DPC Akan Jelaskan
Ia mengatakan terdapat satu kecamatan yang yang dinyatakan mempunyai tingkat rawan tinggi, yakni Kecamatan Banjarsari dan terdapat satu kecamatan yang mempunyai tingkat rawan sedang, yakni Kecamatan Jebres.
Tiga kecamatan lainnya masuk kategori rawan rendah, yakni Kecamatan Laweyan, Kecamatan Serengan, dan Kecamatan Pasar Kliwon.
"Untuk tingkat kerawanan tinggi ini di antaranya ada pemilih yang tidak memenuhi syarat tapi masuk DPT (daftar pemilih tetap), juga pernah muncul isu SARA di situ, untuk skoring. Secara global, indeks kerawanan pemilu Kota Surakarta masuk kerawanan sedang," tegas dia.
