Hal ini, menurut Pratama, seharusnya tetap menjadi tugas dari Kominfo untuk mengelola PDNS beserta vendor yang dipilihnya.
Terkait dengan sandi dari salah satu pengelola yang bocor, kemudian dimanfaatkan oleh peretas, hal itu bisa saja benar terjadi karena biasanya pintu masuk serangan siber adalah memanfaatkan kelalaian dari pengelola yang terkena phising atau social engineering.
Dengan demikian, peretas bisa mendapatkan kredensial tersebut, kemudian menggunakannya untuk mengambil alih akses akun dan melakukan serangan ransomware.
Hal lain yang perlu dilakukan ke depan adalah simulasi phising kepada seluruh staf pengelola atau yang punya akses ke sistem sehingga bisa diukur tingkat kewaspadaannya dalam mengenali dan mencegah serangan siber.
Baca Juga:5 Destinasi Wisata Libur Sekolah di Solo yang Seru dan Edukatif
Langkah berikutnya, membuat kebijakan supaya menggunakan multi-factor authentication (MFA) sehingga untuk dapat mengakses sistem PDNS tidak bisa hanya dengan password saja, tetapi melengkapi kode keamanan kedua yang berupa token, kemudian mengirimkannya ke handphone staf pengelola maupun menggunakan perangkat token generator.
Selain itu, juga harus dibuat kebijakan tentang penggunaan password yang kuat serta kode keamanan akan kedaluwarsa dalam periode tertentu. Dengan demikian, pengguna dipaksa harus ganti password secara rutin.
