Ada delapan poin atau tuntutan yang disampaikan para mahasiswa terkait masalah ini. Namun jawaban yang disampaikan tidak memuaskan.
"Terkait SK rektor soal UKT dan IPI tadi belum disepakati apakah golongan 9 akan dihapus atau tidak. Serta kenaikan IPI yang mencapai 8 x lipat, salah satunya di Fakultas Kedokteran (FK) dari Rp 25 juta menjadi Rp 200 juta, dari kebidanan yang awalnya Rp 25 juta jadi Rp 125 juta," papar dia.
Agung menjelaskan dampak dari adanya golongan 9 itu tentu akan menjadi golongan yang tertinggi bagi mahasiswa.
"Ditakutkan banyak mahasiswa yang kesusahan dalam membayar UKT apalagi ketika kena golongan 9," sambungnya.
Baca Juga:Rekrutmen Terbuka PDIP Menuju Pilkada Solo Sebagai Uji Kader? Ini Kata Pengamat UNS
Sementara itu Wakil Rektor 2 UNS, Muhtar saat dikonfirmasi mengatakan dari 8 tuntutan mahasiswa tadi semua sudah dijelaskan.
Disinggung soal kenaikan UKT, dijelaskan bahwa sejak tahun 2016 tidak ada kenaikan.
"Sejak tahun 2016 tidak ada kenaikan UKT hanya menambah kelompok di tahun 2024. Padahal kebutuhan minimumnya itu naik dari 2016 ke 2024 naiknya luar biasa dari Rp 7 juta jadi Rp 14 juta," jelasnya.
Meski kebutuhan minimumnya naik, tapi di UNS tidak menaikan UKT hanya menambah kelompok saja.
Kelompok 9 di 2024 untuk SNBP itu hanya 24 mahasiswa. Tapi setelah ditelusuri pendapatan orang tuanya ada yang Rp 300 juta, Rp 200 juta, Rp 100 juta tapi ada juga yang Rp 9 juta.
Baca Juga:Di Hadapan Ratusan Mahasiswa, Kapolda Jateng Berikan Pesan Penting Usai Pemliu 2024
"Yang Rp 9 juta itu kenapa, karena tidak data tapi langsung memilih UKT tertinggi kelompok 9. Untuk SNBP ini ada anulirnya. Tapi karena pengumuman SNBP lebih dulu dibandingkan SK rektor maka mahasiswa yang lulus SNBP 2024 tidak dikenakan UKT kelompok 9 hanya untuk mahasiswa yang masuk jalur SNBP 2024," tandasnya.
