Sementara itu, kuasa hukum UPK DAPM Kecamatan Ampel, Boyolali, Arif Sahudi menyampaikan hasil penelitian itu patut diduga telah melakukan perbuatan penghinaan yang diatur dalam Pasal 310 ayat 2 KUHP. Arif memberi waktu akademisi UIN Satu Tulungagung untuk menindaklanjuti somasi yang dilayangkan kliennya selama sepekan.
Bila tidak mengindahkan maka kliennya bakal menempuh jalur hukum pidana maupun perdata.
“Ini bisa dilaporkan secara pidana. Ada dua hal soal pengurus UPK bergaji tinggi dan tidak ada pengawasan dalam UPK. Ini fatal dan jelas merugikan klien saya,” katanya.
Baca Juga:Beri Bantuan Hukum Cuma-cuma untuk Masyarakat Bawah, Ini Daftar Penerima Pro Bono Awards 2023
