Pada proses pengangkatan sita eksekusi tanah Sriwedari tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa, Kepala Kejaksaan Negeri Solo Suwanto, Kepala Badan Pertanahan Solo, Tensa Nur Diani, Sekda Solo Budi Murtono, Camat Laweyan.
Seperti diketahui, sengketa lahan Sriwedari dimulai saat gugatan pertama dilayangkan pada tahun 1970 lalu. Sengketa tersebut antara ahli waris Wiryodiningrat dengan Pemkot Solo.
Gugatan kedua dilayangkan ahli waris soal administrasi negara, dengan subjek sengketa sertifikat hak pakai, dengan tergugat BPN dan sudah selesai tahun 2011.
Pada tahun 2012 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) menyampaikan bahwa tanah dan bangunan Sriwedari dinyatakan milik ahli waris.
Pada 2015, Pemkot Solo sempat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terkait putusan di tahun 2012, namun ditolak.
Penolakan tersebut dikeluarkan MA tahun 2016 dengan nomor 478-PK/PDT/2015. Selanjutnya tahun 2018, PN Solo mengeluarkan surat penetapan sita eksekusi tanah Sriwedari.
Pada 2021 Pemkot mengajukan gugatan perlawanan atas sita eksekusi ini. Setelah dari PN Solo dan Pengadilan Tinggi Semarang ditolak, akhirnya MA mengabulkan kasasi dari Pemkot Solo pada November 2022 lalu, hingga akhirnya pembatalan sita eksekusi dilakukan saat ini.
Lahan Sriwedari memiliki luas sekitar 10 hektare, dengan sejumlah bangunan yang sudah berdiri seperti Museum Radya Pustaka, Museum Keris, dan Stadion R Maladi.
Kontributor : Ari Welianto
Baca Juga:Kerjasama Pemkot dan Swasta Dinilai Potensial untuk Lambungkan Pariwisata di Solo
