SuaraSurakarta.id - Nasib Gibran Rakabuming Raka di PDIP hingga saat ini masih menggantung.
Meski resmi menjadi cawapres Prabowo Subianto yang berbeda dengan PDIP, namun putra sulung Presiden Jokowi itu tak juga dipecat partai berlambang banteng moncong putih.
Hingga kini, Gibran pun juga belum mengembalikan KTA maupun membuat surat pengunduran diri sebagai kader PDIP.
Melihat nasib kakak kandungnya di PDIP tidak jelas, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengaku sudah mengajak Gibran untuk bergabung ke partai naungannya.
Baca Juga:SMRC: Gibran Lebih Dikenal Ketimbang Cawapres Lain, Tapi Belum Tentu Sumbang Suara
Namun, Kaesang justru mendapatkan jawaban tak terduga saat menawari Gibran masuk PSI.
"Mas mau nggak (gabung PSI)? Mas wali? Ya, jawabannya cuma, ya. Udah, cuma gitu," kata Kaesang dilansir dari ANTARA, Kamis (2/11/2023).
Tak hanya PSI, Partai Golkar sebelumnya juga berharap Gibran mau bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu di tengah ketidakjelasan statusnya di PDIP.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan pihaknya masih menunggu etika politik dari Gibran Rakabuming Raka untuk mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDI Perjuangan.
Etika tersebut dinilai diperlukan setelah putra sulung Presiden Joko Widodo itu menjadi bakal cawapres yang diusung KIM.
Baca Juga:Respons Santai Gibran Usai Disebut Bakal Playing Victim Jika Dipecat PDIP
"Jadi, tanpa adanya surat resmi pemberhentian Mas Gibran dari DPP PDI Perjuangan, maka sesungguhnya secara etika politik, dari dalam hatinya, dan dari penilaian publik Mas Gibran sudah keluar dari PDI Perjuangan itu sendiri," kata Basarah.
Sementara itu Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, mempersilakan Gibran Rakabuming Raka jika memilih bergabung dengan Partai Golkar. Namun, ia menyinggung etika Gibran untuk mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP.
"Kalau kami sih ya silahkan, itu pilihan, itu hak dari masing-masing orang dan putusan MK memperbolehkan seperti itu, ya bagaimanapun juga ya monggo silahkan. Ini satu hal yang sering terjadi di dalam politik," kata Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Namun, terkait dinamika yang terjadi, kata dia, telah jadi pelajaran yang tidak baik, terlebih dimana batas-batas aturan telah ditabrak.
"Ini pelajaran yang kurang baik bagi proses demokrasi kita yang di dalam pelaksanaanya ini bertentangan dan menabrak aturan yang ada, kontsitusi, kalau kita ya monggo silahkan," tuturnya.
Terkait status Gibran di PDIP secara de facto sudah menyatakan izin keluar dari PDIP, Hasto menyebut tinggal menunggu etika putra sulung Presiden Joko Widodo itu mengembalikan KTA-nya.
"Tergantung sekarang niat baik dari Mas Gibran untuk menyerahkan kembali KTA, kembali ke Mas Rudy (Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo-red), dan mereka sudah berkomunikasi Mas Rudy dan Mas Gibran," kata Djarot.
