SuaraSurakarta.id - Perum Bulog menyebutkan langkah impor beras dilakukan hanya untuk mengantisipasi kekurangan stok komoditas tersebut di dalam negeri.
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso saat mendampingi Presiden Jokowi menyalurkan cadangan beras pemerintah di Gudang Bulog di Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, mengatakan impor atau tidak impor tergantung kebutuhan negara untuk buffer stok.
"Jadi kalau umpama gudangnya Bulog punya daya tampung 3,6 juta ton, nah kalau itu bisa terpenuhi kami tidak perlu impor. Sesuai kebutuhan ya," kata sosok yang akrab disapa Buwas itu dilansir dari ANTARA, Senin (10/4/2023).
Ia mengatakan impor sifatnya hanya untuk mengantisipasi jika ada kekurangan stok di dalam negeri.
"Kan beras impor bukan untuk dijualbelikan, paham kan. Jadi beras impor memang tidak untuk dijualbelikan. Memang sifatnya untuk cadangan yang diperlukan negara," jelas dia.
Ia mengatakan daerah bukan produsen beras yang menerima bantuan sosial dipenuhi dari beras impor. Dengan demikian, bantuan sosial dapat diberikan secara merata.
"Misalnya di daerah Maluku Utara, kan kurang-kurang ya. Walaupun Ambon produksi beras ya, tapi kalau untuk wilayah lain belum tentu cukup, memang hanya untuk yang kami suplai," tegas Buwas.
Selain Maluku Utara, dikatakannya, ada beberapa daerah di Papua yang bukan produsen beras.
"Wilayah itu produksi beras juga di wilayah Merauke, tapi kalau kami menunggu dari tol laut waktunya lama. Maka kami datangkan impor, kami juga datangkan dari Jawa Timur," paparnya.
Sementara itu, meski ada kebijakan impor beras, pihaknya memastikan pemerintah tetap mengoptimalkan beras produksi dalam negeri.
"Saya tidak bisa mengatakan perlu tidak perlu (impor). Kami lihat anomali cuaca itu juga jadi pertimbangan. Sekarang kan di lapangan panennya tidak merata, ada yang panen dan baru tanam, ada yang tengah-tengah, panennya baru bulan depan. Ini mempengaruhi jumlah ya kuantitas produksi, tidak ada masalah sebenarnya," jelas dia.
