SuaraSurakarta.id - Sebagian petani padi di Kabupaten Tuban Jawa Timur mengeluhkan kesulitan mereka untuk mendapatkan pupuk bersubsidi dari pemerintah.
Padahal pemerintah setempat menyatakan persediaan pupuk bersubsidi aman.
Akibat sulit menemukan pupuk bersubsidi, petani memilih alternatif lain dengan cara membeli pupuk non subsidi yang tentu saja harganya lebih mahal dari pupuk subsidi.
Seorang petani di Desa Kembangbilo bernama Sanoman mengatakan jatah pupuk bersubsidi yang dibagikan secara paketan masih belum dirasakan semua petani.
Baca Juga:3 Modus Korupsi Pupuk Bersubsidi di Bondowoso, Ketua DPRD Blak-blakan, PT PI Tunggu Rekomendasi
“Jatah subsidi yang dibagi per paket itu nggak sampai. Satu sawah ini sebenarnya dijatah minimal tiga paket, tapi dapatnya cuma satu paket. Jadi terpaksa saya beli non subsidi satu paket Rp400 ribu,” katanya dalam laporan blokTuban.com, Rabu (28/9/2022).
Jatah satu paket pupuk bersubsidi terdiri dari beberapa jenis pupuk, yaitu urea, NPK, dan ponska.
Sanoman menyebut kondisi kelangkaan pupuk bersubsidi sudah dirasakan para petani sejak sekitar tiga minggu lalu.
Laporan blokTuban menyebutkan kelangkaan pupuk bersubsidi sudah sangat mengkhawatirkan, terlebih pada awal masa tanam. Sebab, padi membutuhkan jatah pupuk yang cukup banyak.
Selain itu, di tengah langkanya pupuk bersubsidi, petani juga masih dipusingkan dengan langkanya bahan bakar minyak jenis solar sebagai bahan bakar mesin diesel untuk pengairan sawah.
“Ya rugi kalau dihitung, ini kemarin saya beli tiga paket harganya Rp1.200 juta. Ini luas tanahnya 3.360 meter,” kata dia.
Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebelumnya memastikan persediaan pupuk bersubsidi aman.
Bahkan, pada tahun ini Kabupaten Tuban memperoleh tambahan alokasi pupuk dari Kementrian Pertanian sehingga kondisi stok pupuk terbilang banyak.
“Stok persediaan pupuk kita aman, berdasarkan peraturan menteri terbaru Tuban mendapatkan tambahan alokasi pupuk. Jadi alokasi urea yang asalnya 65.460 dan sudah terserap, jadi sisa 22.371, ada tambahan realokasi menjadi 69.404 ton. Sedangkan NPK yang awalnya hanya mendapatkan jatah 36.460, kini menjadi 44.525,” kata Kepala Unit Pelaksana Teknis DKPPP Tuban Ulfah Mei Sayekti.
