SuaraSurakarta.id - Menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) disebut-sebut menjadi pilihan terakhir oleh pemerintah Indonesia.
Pengamat ekonomi Universitas Surabaya (Ubaya) Prof. Drs.ec. Wibisono Hardjopranoto M. S. mengatakan keputusan pemerintah menaikkan harga BBM sangat tepat.
"Seharusnya sudah sejak dulu harus naik (BBM), dan subsidi diberikan kepada orang yang tepat," kata Wibisono dikutip dari ANTARA Minggu (4/9/2022).
Ia mengatakan, banyak ditemukan kendaraan mewah yang antre untuk membeli BBM subsidi di SPBU, ini yang dinilainya tidak tepat sasaran.
Baca Juga:Tidak Tahu Harga BBM Naik, Iwan Fals Ngaku Kaget
"Ini merupakan fenomena gunung es, yang kelihatan berapa itu kebocoran-nya. APBN jebol," ucapnya.
Ia mengakui, dampak kenaikan BBM adalah terjadinya inflasi. Namun, dari kacamata ekonomi akan terkena inflasi adalah mereka yang masuk dalam fixed income group.
"Artinya yang terkena inflasi warga negara yang pengangguran, atau terkena COVID-19," ujarnya.
Ia mengatakan, penjelasan Mensos Tri Rismaharini terkait BBM ini juga bagus karena yang dibenahi subsidi tersebut.
"Jadi, kenapa subsidi orang menjadi masalah, karena administrasi kependudukan tidak bagus. Harusnya itu tidak boleh meleset, penjelasan Bu Risma tadi ada pengendalian. Dilihat rumah, atap rumah, pantas tidak dapatkan subsidi," tuturnya.
Baca Juga:Cara Daftar MyPertamina Online dan Offline, Biar Kebagian BBM Murah
Ia mengaku yang paling terkena dampak kenaikan BBM adalah sektor transportasi logistik, tetapi pemerintah harus siap dengan inflasi.
"Supaya pemerintah tidak boleh berdiam diri harus berikan bantuan kepada warga fixed income group yaitu penduduk dengan penghasilan yang tidak disesuaikan akibat inflasi," katanya.
Ia mengatakan, salah satu upaya yang bisa dilakukan yaitu subsidi yang diberikan pemerintah harus digeber, ditambah bukan dialihkan dari subsidi BBM.
"Subsidi BBM diberikan ke orang, kalau bisa ditambahkan, tergantung kemampuan APBN," ucapnya.
Dirinya juga mendorong supaya tingkat kabupaten, camat, lurah, kepala desa, RW, RT harus membantu melakukan administrasi kependudukan untuk pemberian subsidi yang tepat.
"Karena saya melihat selama ini yang mendapatkan bantuan tersebut banyak dari keluarga pejabat tadi. Itu tandanya masih banyak kebocoran," imbuhnya.
