Lebih lanjut, Kusumo mengkritisi bahwa program tersebut justru akan mematikan perputaran keuangan di masyarakat. Mengingat beberapa pedagang kecil atau warung kelontong tak lagi bisa menjadi jujukan pembelian beras para ASN.
Terpisah, Sekretariat Daerah, Widodo membenarkan adanya informasi tersebut. Meski demikian dia mengatakan hal itu hanya merupakan sebuah imbauan dan tidak ada pelanggaran di dalamnya.
“Tidak ada pelanggaran, sifatnya itu hanya imbauan kepada ASN karena kan untuk memperomosikan beras di Sukoharjo agar terangkat. Agar tidak diambil dari daerah lain untuk campuran,” paparnya.
Baca Juga:Komisi IV Minta Pemerintah Siapkan Alternatif Pangan Selain Beras
