SuaraSurakarta.id - Penurunan angka kemiskinan di Jateng pada kuartal 1 2022 mencatat 102,57 ribu orang dientaskan dari zona miskin.
Angka ini, menurut data BPS merupakan yang tertinggi, dibanding 25 provinsi yang juga mengalami penurunan kemiskinan. Banyak faktor yang menjadi sebab, satu di antaranya Jawa Tengah dipandang getol menguatkan ekonomi lokal lewat inovasi UMKM.
Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM Hempri Suyatna mengungkapkan, secara makro sektor perekonomian telah berdenyut kencang, sejak pandemi Covid-19 mulai mereda.
Faktor ini menyebabkan, kondisi perekonomian membaik, dan mengangkat derajat kehidupan warga menjauh dari zona kemiskinan.
Baca Juga:205,68 Ribu Orang Miskin Tercatat di Bali, Ini Rinciannya
Ini dibuktikan dengan catatan BPS yang mengungkap angka kemiskinan secara nasional turun.
Jawa Tengah masuk dalam daftar itu, dengan penurunan 0,32 persen poin, persentase orang miskin di Jateng ditekan dari semula 11,25 persen pada September 2021, menjadi 10,93 persen Maret 2022.
Selain itu, berbagai program pro rakyat di Jateng juga dianggap turut menekan angka kemiskinan di Jateng.
"Jawa Tengah pernah mendapat penghargaan dari OJK tentang UMKM. Di Jateng misalnya ada digitalisasi UMKM, UMKM Bangkit, UMKM Go Export, itu menunjang pengembangan UMKM yang berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan," ujarnya, Sabtu (16/7/2022).
Catatan penurunan angka kemiskinan di Jateng yang 0,32 persen poin memang jauh jika dibandingkan Aceh. Aceh menjadi provinsi tertinggi dalam prosentase penurunan kemiskinan dengan 0,89 persen poin (43,44 ribu jiwa).
Baca Juga:BPS Catat Angka Kemiskinan di Sumut Turun 0,07 Persen
Namun secara jumlah, Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah penurunan warga miskin terbanyak, dengan 102,57 ribu jiwa.
Penurunan itu, kemudian mengurangi jumlah penduduk miskin di Jateng, semula 3,93 juta jiwa, menjadi 3,83 juta pada Maret 2022.
Hal lain yang turut menekan kemiskinan, adalah upaya Gubernur Jateng yang tak segan melakukan inovasi yang pro wong cilik. Satu di antaranya, promosi #LapakGanjar, yang turut memromosikan dagangan pelapak kecil melalui media sosial.
Langkah "kecil" ini dianggap Hempri, memiliki dampak positif guna memupus kemiskinan, di akar rumput.
"Itu juga memunyai peran, karena Pak Ganjar memiliki follower, branding dan news maker. Ini membantu dan efektif mengembangkan produk UKM. Nah tentu saja ini bisa diikuti oleh tokoh atau pemangku wilayah seperti bupati atau wakil bupati, saya kira itu penting untuk dilakukan," urai pengajar di Fisipol UGM itu.
Hal lain adalah arahan pimpinan. Ia menyebut, peran pemimpin penting untuk mengarahkan warganya agar memunyai resiliensi terhadap tantangan zaman. Selain itu, pemimpin dituntut memiliki daya kreatif dan inovatif untuk menangkap keberagaman potensi di daerahnya.
Hempri mencontohkan bagaimana pengelolaan Borobudur, harus ikut memberdayakan warga di sekitar destinasi wisata super prioritas itu.
"Yang harus dilakukan ke depan pertama adalah penguatan ekonomi lokal. Kedua, jika investor masuk harus menyejahterakan masyarakat. Misal pekerjanya 80 persen dari lokal, atau jika ada hotel bahan baku dari petani lokal. Sharing ekonomi harus diperkuat. Konsep ekonomi lokal harus berperan untuk pengentasan kemiskinan di masyarakat," pungkas Hempri.
