SuaraSurakarta.id - Anggota Dewan Pakar DPP Partai Golkar, Henry Indraguna menyebut kebijakan pemerintah terkait pembelian minyak goreng menggunakan aplikasi PeduliLindungi dinilai susah untuk diterapkan.
Pasalnya, belum banyak masyarakat yang menggunakan aplikasi tersebut, khususnya di daerah pedesaan.
“Kalau di perkotaan, mungkin gak ada masalah ya. Namun, kalau di Dapil V ini khususnya. Masih banyak masyarakat yang belum menggunakannya. Jadi, susah untuk diterapkan,” kata Henry Indraguna dilansir dari Timlo.net--jaringan Suara.com, Rabu (29/6/2022).
Dia menjelaskan, penerapan pembelian minyak goreng dengan menggunakan nomor induk penduduk (NIK) dirasa lebih efisien.
Baca Juga:Harga Sawit Diprediksi Naik dalam Dua Bulan, Bakal Berdampak ke Minyak Goreng?
Pasalnya, masing-masing warga, baik di kota maupun desa saat ini memiliki nomor NIK yang terintegrasi dalam KTP.
“Mungkin, antisipasinya NIK itu ya. Berarti kan cukup bawa KTP. Gak ribet,” kata politikus yang berniat maju lagi sebagai Caleg DPR pada Pemilu 2024 itu.
Sementara Henry Indraguna juga memberikan bantuan minyak goreng sebanyak 130 liter dan beras mencapai 50-an sak di kawasan Pajang, Laweyan.
Satu sak beras yang dibagikan seberat 2,5 Kilogram. Warga yang datang ada yang mendapat minyak, ada juga yang mendapatkan beras.
“Hari ini bukan tebus murah, tapi diberikan minyak goreng dan beras gratis. Ada yang dapat minyak, ada yang dapat beras,” kata Henry.
Mereka yang berhak menerima bantuan merupakan warga yang membutuhkan. Di tengah kondisi di mana harga minyak goreng masih sangat tinggi, Henry mengaku ingin bisa bermanfaat bagi masyarakat.
“Harga minyak goreng kemasan masih di angka Rp 24.500 – Rp 25.000 per liter, belum turun. Kalau bisa seperti ini (memberikan secara gratis) sangat membantu mengurangi beban masyarakat,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
