Bernuansa Politik, BSU Disebut Hanya Mengundang Cemburu Bagi Kelompok Pekerja Informal

"Harusnya pemerintah harus bisa juga [subsidi buruh informal], karena buruh bangunan yang diandalkan bukan tenaga, tapi otak juga. Jadi harus diperhatikan sama pemerintah, walau sedikit-sedikit kan."

Ucy menjadi bagian dari puluhan juta pekerja informal di Indonesia.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statisik (BPS) 2021, jumlah pekerja informal di Indonesia mencapai 78,14 juta jiwa. Jumlah ini lebih besar satu setengah kali dari pekerja formal 52,92 juta jiwa. BPS juga mencatat penghasilan bersih rata-rata pekerja informal tak sampai Rp2 juta per bulan.

Bantuan Tak Menyentuh Pekerja Informal

Baca Juga:Rencana BLT Pemerintah Ditolak Buruh: Cuma Jadi Ladang Korupsi Pejabat!

Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja, Anwar Sanusi berjanji melakukan pemetaan khusus, agar bantuan ini "betul-betul terfokus pada kelompok yang memang berhak untuk menerima."

"Kita harus komunikasi, segera rapat dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menyiapkan data-data calon penerima dari subsidi ini," kata Anwar kepada BBC News Indonesia, Selasa (5/4/2022).

Namun, ia belum bisa memastikan bantuan subsidi upah ini menyasar kepada kelompok pekerja informal.

"Artinya ini untuk memberikan semacam katakan lah tambahan penghasilan bagi penerima upah, yang memang di situ, agar kan dampak covid kemarin kan terjadi misalnya pengurangan jam kerja, kemudian lembur yang tidak ada, yang itu kan membuat penghasilan itu berkurang."

Pada pekerja informal, kemungkinan mereka akan menerima program pemerintah lainnya, "Seperti kartu pra kerja, program bantuan pemerintah untuk usaha mikro, dan ada juga program yang disebut program keluarga harapan dan seterusnya," lanjut Anwar.

Baca Juga:6 Bantuan Jokowi buat Lindungi Rakyat Imbas Invasi Rusia ke Ukraina, BLT hingga Pupuk

Kemenaker menargetkan pencairan bantuan subsidi upah 2022 bisa dilakukan sebelum lebaran. Sebelum itu, kata Anwar, Kemenaker perlu menyelesaikan revisi anggaran, penyusunan regulasi, persiapan data penerima bantuan, dan berkomunikasi dengan pihak perbankan.

"Jangan sampai istilahnya terjadi kelambatan atau mungkin penyaluran yang terlalu lama. Kita maunya cepat semua, tepat sasaran," kata Anwar.

Bernuansa politik

Di sisi lain, pakar kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, menilai pengumuman subsidi upah dan bantuan langsung tunai lainnya di tengah kenaikan harga komoditas dan energi, lebih bernuansa politis.

"BSU ini nuansanya terlalu politis, bukan sesuai kebutuhan masyarakat. Tidak memberikan edukasi pada masyarakat," kata Trubus.

Menurutnya, BLT bagi buruh ini hanya bersifat "jangka pendek" karena harga komoditas terus meroket.