SuaraSurakarta.id - Perwakilan dari lima serikat buruh di Kota Solo mendadak menemui dan beraudensi dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Kamis (24/2/2022).
Kelima serikat buruh tersebut, yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Solo, Serikat Pekerja Percetakan Penerbitan dan Media Informasi (PPMI) KSPSI Solo.
Selanjutnya dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) Solo, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992 Solo, dan Federasi Serikat Buruh Garmen Kerajinan Tekstil Kulit dan Sentra Industri Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FSB Garteks) Solo.
Dalam audensi tersebut, perwakilan serikat buruh menyampaikan beberapa hal kepada Gibran.
Baca Juga:Jelang Setahun Kepemimpinan Gibran, PKS Solo: Menagih Janji Lompatan Mas Wali
"Kami seluruh serikat buruh di Solo sepakat menolak Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022," tegas Ketua DPC KSPSI Solo, Wahyu Rahadi saat ditemui usai audensi dengan wali kota, Kamis (24/2/2022).
Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tersebut merupakan tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).
Mereka pun sudah menyampaikan alasan-alasan kepada Wali Kota Gibran alasan penolakan tersebut.
Menurutnya, saat ini kondisi perekonomian belum menjamin bahwa teman-teman buruh tidak akan ada PHK secara masal.
Kemudian kendala-kendala teknis yang dihadapi ketika nanti teman-teman buruh ter PHK.
Baca Juga:Netizen Bongkar Anggaran Main Golf BPJS Ketenagakerjaan, Menaker Janjikan Revisi Aturan JHT
"Tadi Mas Wali sudah menerima kita dengan baik, pastinya sesuatu yang membanggakan bagi buruh. Lewat audensi ini, kami bisa menyampaikan apa yang selama ini menjadi masalah-masalah perburuhan," katanya.
