SuaraSurakarta.id - Gibran Rakabuming Raka bakal genap setahun menjadi Wali Kota Solo, 26 Februari mendatang.
Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Kota Solo pun menagih janji lompatan Mas Wali bersama wakilnya, Teguh Praksosa.
Dalam rilis yang diterima, Ketua DPD PKS Kota Solo, Daryono menjelaskan pihaknya menyoroti beberapa poin capaian terkait kepemimpinan Gibran Rakabuming Raka.
"Beberapa capaian ini dilihat dari janji kampanye yang disampaikan pada Pilkada di akhir tahun 2020 dengan membandingkan capaian yang diraih dalam satu tahun saat ini," ungkap Daryono dalam rilis tersebut, Kamis (24/2/2022).
DPD PKS Solo, lanjutnya, mengapresiasi capaian Mas Wali yang dinilai sudah baik seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Solo pada tahun 2021 sebesar 82,62 naik sedikit dibandingkan tahun 2020 sebesar 82,21, berdasarkan data BPS Kota Surakarta tahun lalu.
Kedua, PKS Kota Solo mengapresiasi pembangunan mercusuar Kota Solo seperti Pembangunan rel layang (elevated rail) di Simpang Joglo, pembangunan Masjid Raya Sheikh Zayed di Solo.
Meski demikianm DPD PKS Kota Solo juga memberikan beberapa poin catatan yang belum tercapai dari kepemimpinan Mas Wali.
Mulai capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2021 menurun dibandingkan pada tahun 2020. Capaian PAD pada tahun 2020 sebesar Rp475 miliar dan saat ini capaian PAD pada tahun 2021 sebesar Rp408 miliar berdasarkan data DJPK Kemenkeu per 22 Februari 2022.
"Padahal, kondisi pandemi sudah berangsur membaik dan mereda," ujar dia.
Baca Juga:La Lembah Manah Sempat Kritis Karena Demam Berdarah, Rumah Gibran Langsung di-Fogging
Kedua, di satu sisi penduduk miskin di Kota Surakarta meningkat dari Tahun 2020 sebesar 9,03% menjadi meningkat di Tahun 2021 menjadi 9,4% atau 48.790 penduduk. Capaian ini menjadikan Kota Solo menempati posisi teratas kemiskinan untuk tingkat kota di Jawa Tengah.
Ketiga, Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di tahun 2021 baru sekitar 7,60% dari luas wilayah Kota. Padahal target capaian RTH adalah sebesar 20%. Di satu sisi, kebijakan pelepasan tanah milik pemerintah kota terus terjadi dan menjadi tantangan bagi terwujudnya RTH publik di Kota Solo.
Keempat, Gaya Kepemimpinan MAs Wali yang kurang ngemong, sehingga walikota seperti di menara gading. Komunikasi kurang baik dengan stakeholder terkait. Contohnya dalam penataan sentra IKM Gilingan dan gaya komunikasi yang intimidatif seperti meninggalkan mobil dinas di sekolah dan pemecatan secara langsung lurah Gajahan tanpa mekanisme yang bertahap.
Kelima, Masalah Ketertiban Administrasi mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pemerintah Kota Surakarta yang sudah diubah nomenklatur dengan Perwali Kota Surakarta baru namun, pembahasan APBD Tahun 2022 masih menggunakan nomenklatur lama.
Beberapa poin catatan ini seharusnya menjadi perhatian agar Pemerintahan Mas Wali Kota Solo ke depan lebih baik lagi.
"Terlebih Mas Wali mempunyai previlege sebagai putra Presiden RI. Semoga bisa mewujudkan janji lompatan yang pernah disampaikan saat masa kampanye dulu," paparnya.
