SuaraSurakarta.id - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menyambut positif hadirnya Holding Ultra Mikro, yang dipimpin oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Holding tersebut dinilai bakal punya andil besar dalam mewujudkan pemerataan ekonomi di Indonesia. Upaya pemerataan ekonomi melalui Holding Ultra Mikro, sekaligus dapat mendorong Indonesia untuk mencapai inklusi keuangan.
Keseriusan Indonesia dalam memulihkan sektor usaha Ultra Mikro dan UMKM dapat dilihat dari hadirnya inklusi keuangan UMKM dalam agenda prioritas G20.
Dalam forum kerja sama multilateral itu, perbankan menjadi motor dalam mendorong produktivitas dan mendukung ekonomi dan keuangan inklusif bagi underserved community.
Baca Juga:Dirut BRI: Aksi Korporasi BRI Dapat Terserap Rp95,9 Triliun
Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Produktivitas dan Daya Saing, Yulius mengatakan, Holding Ultra Mikro dapat menjadi solusi akses pembiayaan bagi pelaku usaha ultra mikro. Dengan begitu, pelaku usaha ultra mikro bisa meningkatkan produktivitasnya, sehingga potensi untuk naik kelas dan kemungkinan peningkatan kesejahteraan masyarakat semakin terbuka lebar.
“Upaya ini diharapkan dapat lebih melakukan pemerataan pembangunan. Tingkat kemiskinan kita ini masih tinggi, yaitu 17,76%. Ini yang sejalan dengan yang diharapkan dengan adanya ultra mikro,” kata Yulius, dalam pemaparannya di BRI Microfinance Outlook 2022, Jakarta, Kamis (10/2/2022).
Yulius menyebut, Indonesia masih mengalami ketimpangan ekonomi yang cukup tinggi. Kondisi ini tercermin dari rasio gini Indonesia yang menyentuh 0,381 per September 2021. Angka ini sebenarnya mengalami perbaikan dibandingkan Maret 2021, yang sebesar 0,384.
Rasio gini sendiri merupakan indikator untuk mengukur ketimpangan ekonomi yang diinterpretasikan dalam skala 0-1. Skor yang mendekati angka 0 menunjukan kemerataan ekonomi semakin membaik.
Sebaliknya, jika mendekati angka 1, hal itu menunjukan kondisi ketimpangan ekonomi semakin tinggi.
Baca Juga:Modal Holding Ultra Mikro Dinilai Dukung Stimulus yang Diberikan Pemerintah pada Sektor UMKM
“Ultra mikro merupakan holding pembiayaan yang ditujukan untuk memberikan UMKM, agar lebih terintegrasi dan koordinasi, sehingga diharapkan didapatkan pembiayaan biaya yang lebih murah dengan jangkauan yang lebih luas. Masyarakat semakin mudah mengajukan pinjaman dan terdapatnya pendampingan,” katanya.
Yulius pun mendorong pelaku usaha untuk beralih ke sektor formal, agar akses pembiayaan lebih mudah didapat. Upaya ini, kata Yulius, dapat ditempuh dengan mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) agar legalitas bisnis tercatat oleh pemerintah.
“Kita saat ini sedang mendorong supaya UMKM pindah dari informal ke formal, karena sebagian besar UMKM bekerja di informal. Saat ini jumlah NIB sudah mencapai mencapai lebih dari 17 juta usaha mikro. Ini kita harapkan makin bertambah, sehingga mereka akan lebih mudah untuk dapat mengakses perbankan. Tentunya formal dan informal kita butuh dari holding company untuk melakukan pembinaan dan lainnya,” jelas Yulius.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari menyatakan, dengan mengantarkan pelaku usaha ultra mikro naik kelas, maka ekonomi Indonesia dapat terakselerasi dengan optimal. Hal ini sejalan dengan potensi sektor ultra mikro tersebut dalam lanskap UMKM di Indonesia.
“Kita sering mendengar angka 64 juta unit usaha, kita juga sering mendengar 98% diantaranya adalah pelaku usaha mikro dan ultra mikro. Saya mencoba untuk memetakan seberapa besar sesungguhnya ultra mikro, ternyata dari 98% itu 81,8% adalah ultra mikro,” ujar Supari.
Upaya BRI bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Pegadaian di Holding Ultra Mikro dapat memperluas jangkauan untuk melayani lebih banyak nasabah. Target ini juga tertuang dalam Visi BRI untuk menjadi The Most Valuable Banking Group in South East Asia & Champion of Financial Inclusion pada tahun 2025.
“Ke depan, bukan literasi tapi inklusi dulu, berikan akses dulu baru di situlah nanti ada sebuah motivasi mau belajar. Sekarang inklusi Indonesia cuma 76%, kita akan dorong menjadi 90% di tahun 2024,” pungkas Supari.
