SuaraSurakarta.id - Aturan syarat wajib PCR untuk perjalanan domestik jalur udara, darat dan laut terkesan tidak konsisten. Pemerintah beberapa kali melakukan perubahan.
Menyadur dari Solopos.com, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa kebijakan syarat wajib PCR untuk perjalanan domestik dapat sewaktu-waktu berlaku lagi.
Luhut mengatakan pemerintah saat ini tengah mempertimbangkan untuk menerapkan kembali syarat wajib tes PCR. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 akibat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
“Kita sedang mengevaluasi apakah nanti penahanan mobilitas penduduk ini akan kita terapkan kembali pelaksanaan dari tes PCR, itu sedang kami kaji,” kata Luhut dalam konferensi pers, dikutip dari Youtube Setpres, Senin (8/11/2021).
Baca Juga:Luhut Sebut Banyak Tempat Wisata di Bali Langgar Prokes, Satpol PP : Berkerumun Sih Tidak
Meski demikian, sambung Luhut, keputusan tersebut masih didalami mengingat penurunan mobilitas masyarakat juga berdampak pada tertahannya pertumbuhan ekonomi.
Luhut tidak ingin kondisi ekonomi pada triwulan IV tahun 2020 terjadi lagi pada tahun ini karena tingkat keyakinan konsumen menurun.
“Belajar dari pengalaman sebelumnya, kenaikan kasus akibat periode Nataru tahun lalu menyebabkan tingkat keyakinan konsumen menurun dan pertumbuhan ekonomi triwulan I/2021 tertahan,” ujarnya.
Luhut yang juga merupakan Koordinator Penanganan Covid-19 di Jawa-Bali ini menegaskan bahwa pemerintah sangat fleksibel dalam mengubah aturan terkait penanganan Covid-19.
Dia memastikan dalam mengambil keputusan terkait pandemi Covid-19 didasarkan kepada data sehingga sudah dengan pertimbangan matang. “Jadi jangan punya pikiran pemerintah tidak konsisten,” imbuhnya.
Baca Juga:Bos Bio Farma Buka-bukaan Struktur Biaya Alat Tes PCR
Virus Corona Terus Bermutasi
- 1
- 2
