SuaraSurakarta.id - Indonesia sudah puluhan tahun merdeka. Namun banyak yang menyebut, bangsa ini masih kalah jauh dengan negara-negara maju lainnya. Seperti ormas tikus pithi ini.
Menyadur dari Solopos.com, Ketua organisasi masyarakat (ormas) Panji-Panji Hati atau lebih dikenal dengan Tikus Pithi Hanata Baris, Tuntas Subagyo, menilai selama perjalanan bangsa Indonesia 76 tahun merdeka belum ada yang bisa dibanggakan.
Pernyataannya itu merujuk pencapaian di bidang ekonomi dan kebesaran bangsa di era Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Singosari, dan lain-lain.
“Indonesia 76 tahun saya bilang seperti negeri entah kenapa. Punya SDA-SDM mumpuni tapi tak menunjukkan sejarah kemajuan yang baik. Belum ada yang bisa dibanggakan dibandingkan leluhur,” ujarnya, Rabu (6/10/2021).
Baca Juga:Klaster PTM di Kota Solo, 47 Siswa dan Guru Positif Covid-19
Ketua Tikus Pithi itu menilai apa yang dicapai bangsa Indonesia masih tertinggal dari apa yang sudah diperbuat para leluhur. Salah satunya karena para pemimpin negeri ini belum mencerminkan pemegang amanah penderitaan rakyat.
“Padahal jelas-jelas dari perjuangan para pahlawan sudah ditentukan atau digariskan bahwa seorang tokoh, baik legislatif atau eksekutif, modalnya satu, yakni bisa menjadi pemegang amanah penderitaan rakyat,” urainya.
Tuntas menyatakan dirinya tidak bermaksud menghakimi tokoh-tokoh nasional pemimpin negeri ini. Ia memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pemimpin bangsa. Namun ia menekankan pentingnya introspeksi diri.
Implementasi Sistem Demokrasi
Selama 76 tahun perjalanan Indonesia, Ketua Tikus Pithi itu menilai semestinya bangsa ini semakin maju. Apalagi di tengah era globalisasi sekarang ini. “Jangan sampai kita selalu berjalan di rel yang sama, kita harus menanjak naik,” imbuhnya.
Baca Juga:Muncul Klaster PTM di Kota Solo, 4 Sekolah Akhirnya Ditutup Sementara
Stagnasi yang terjadi dengan bangsa Indonesia, menurut Tuntas, salah satunya dikarenakan implementasi dari sistem demokrasi yang kurang baik. Utamanya terkait mentalitas masyarakat serta tokoh-tokoh politiknya.
“Perlu perubahan dari skema masyarakat yang selama ini hanya terlilit, terselubung dalam aliran money politics. Itu tak bisa dimungkiri terjadi. Dari mentalitas tokoh yang ditampilkan pun harus memberi teladan,” tuturnya.
Sebagai penggagas lahirnya Partai Kedaulatan Rakyat (PKR), Tuntas menyatakan partainya tidak akan pernah melakukan politik kotor seperti money politics. Di PKR menurutnya juga tidak ada praktik pemberian mahar politik.
Justru siapa pun warga yang ingin tampil membela dan memperjuangkan hak-hak wong cilik akan disengkuyung dengan iuran anggota. Tapi untuk menjadi calon anggota legislatif melalui PKR harus melalui fit and proper test.
Kepengurusan Partai
“Tak ada mahar politik dan tak ada money politics. Konsep kami gotong royong yang tentunya dana terbatas. Saat saat mengusung cawali-cawawali Solo dari jalur independen juga tak ada politik uang, atau iming-iming,” imbuhnya.
Tuntas menerangkan PKR yang lahir pada 18 Agustus 2021 sudah mempunyai akta notaris dan sudah didaftarkan ke Kemenkumham. Mereka sedang membentuk kepengurusan tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.
Mereka optimistis dapat merampungkan pembentukan kepengurusan tingkat provinsi hingga kecamatan akhir tahun ini. Sebab mereka menargetkan SK Kemenkumham ihwal pendirian PKR bisa keluar Februari-Maret 2022.
“Dari Kemenkumham tidak ada batas waktu. Tapi dari kami sedang dipacu karena ingin meramaikan Pemilu 2024. Target kami bulan Februari-Maret 2022 harus sudah turun SK-nya. Karena pendaftaran di KPU per Maret,” terangnya.
