"Tapi kenyataannya korupsi dianggap setara dengan kejahatan yang lain. Padahal dalam perundang-undangan korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa, tapi pada saat eksekusi dalam proses pemidanaan dianggap biasa," ungkap dia.
Terpidana Djoko Tjandra sempat buron juga, bahkan pernah memalsukan data. Hal itu, lanjut dia mestinya dilakukan berbeda, apalagi sudah merugikan negara dan itu banyak yang dipertanyakan publik.
"Ini catatan bagi pemerintah dalam memberikan remisi bagi terpidana. Harusnya pemerintah jeli dan melihat aspek sosiologi masyarakat harus dibaca," imbuhnya.
Agus menambahkan, mungkin banyak masyarakat yang menilai dan curiga sebegitu sakti dan hebatnya Djoko Tjandra. Dia bisa mengelola dan memenej semua dari konflik penegak hukum.
Baca Juga:Alasan Kemenkumham Kasih Remisi Dua Bulan ke Djoko Tjandra
"Tidak semua narapidana itu memiliki apa yang dimiliki Djoko Tjandra. Mungkin kalau kasus-kasus biasa masuk akal, ini kasusnya korupsi," sambung dia.
Kalau bisa ada revisi tentang remisi bagi narapidana. Ini supaya kasus korupsi ditangani dengan cara khusus dan selama ini belum ada yang dijalani secara serius.
Sejauh ini masih ditangani seperti kasus-kasus biasa, padahal itu sangat berbeda sekali.
"Harusnya terpidana kasus korupsi jangan diberi remisi. Ini kejahatan luar biasa, karena dampaknya luar biasa juga dan tidak manusiawi. Harus ada revisi tentang remisi," tandasnya.
Sebenarnya selama ini sudah ada pemidanaannya. Kalau dalam undang-undang, ada pidana pokok dan tambahan. Pidana pokok itu maksimal 20 tahun hingga hukuman mati.
Baca Juga:Jaksa Pinangki Baru Dipecat, Anggota Komisi III: Keputusan Terlambat, Terkesan Tak Baik
Kalau pidana tambahan itu mengembalikan kerugian negara. "Itu sudah ada semua sebenarnya dan sudah tepat. Tapi pelaksanaannya belum pas," pungkas dia.
