SuaraSurakarta.id - Partai Demokrat terus mengkritisi kebijakan pemerintah dalam menangani Pandemi Covid-19.
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dianggap belum maksimal dan hanya sibuk mengurusi para buzzer.
Dilansir dari Terkini.id, Politisi Partai Demokrat, Yan Harahap mengkritik cara pemerintah menangani pandemi Covid-19 di Indonesia.
Yan menyindir bahwa mungkin pemerintah masih bernegosiasi dengan buzzeRp soal kebijakan strategis menangani Covid-19.
Baca Juga:Pasien Covid-19 Dengan Kondisi Lebih Berisiko Alami Keparahan
Namun, kebijakan yang dimaksud pun bukan benar-benar soal menangani pandemi, melainkan terkait pembungkaman para pengkritik.
“Soal kebijakan strategisnya mungkin masih nego dengan para buzzerp,” kata Yan melalui akun Twitter YanHarahap pada Kamis, 21 Juli 2021.
“Kira-kira yang mana lagi yang harus ‘dibungkam’ dan ‘difitnah’ jika coba-coba mengkritisi,” lanjutnya.
![Cuitan Yan Harahap di twitter mengkritik pemerintah. [Twitter]](https://media.suara.com/pictures/original/2021/07/29/45152-cuitan-yan-harahap.jpg)
Bersama pernyataannya, Yan Harahap membagikan berita yang memuat pendapat Epidemiolog soal penangan pandemi di Indonesia.
Epidemilog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman memprediksi bahwa Indonesia akan membutuhkan waktu lama untuk keluar dari pandemi.
Baca Juga:Influencer Dapat Jatah Vaksin Ketiga, Ini Bocoran Sosoknya
“Tampaknya Indonesia akan selesai belakangan dari situasi krisis pandemi. Ini bukan estimasi yang mengenakkan, tapi kondisi saat ini mengarah ke situ,” ucapnya pada Selasa, 27/7/2021.
Dicky memprediksikan bahwa di Indonesia, bukan tidak mungkin akan muncul suatu varian virus baru dari pergerakan manusia yang tidak terkendali dari pulau-pulau lain.
“Potensi itu besar, seperti pada kasus flu burung muncul strain super. Ketika swine flu juga Indonesia yang terakhir keluar dari wabah,” jelasnya.
Dicky Budiman lantas menyototi bagaimana kebijakan pemerintah dlaam menghadapi pandrmi sejak awal hingga kini.
Ia menyinggung bagaimana di tahun pertama pandemi, pemerintah meremehkan Covid-19 dan keputusan yang diambil tidak berbasis sains.
Di tahun kedua pun, lanjutnya, seluruh kebijakan pandemi Covid-19 Indonesia banyak dipengaruhi oleh kompromi ekonomi ketimbang kesehatan.
