alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Hantaman Isu KLB, Ini Sikap DPC Partai Demokrat Solo

Ronald Seger Prabowo Jum'at, 05 Maret 2021 | 12:23 WIB

Hantaman Isu KLB, Ini Sikap DPC Partai Demokrat Solo
Pengurus DPC Partai Demokrat Solo Raya menyatakan sikap tetap solid dan satu suara mendukung AHY, di Solo, Kamis (4/2/2021). [Ayojakarta/Budi Cahyono]

Pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara.

SuaraSurakarta.id - Pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara. Meski ditentang, agenda itu disebut-sebut legal mekanisme dalam organisasi Partai Demokrat di atur dalam peraturan organisasi AD/ART.

Meski demikian, tak sedikit politisi partai berlambang mercy itu termasuk kepengurusan di tingkat daerah yang menolak KLB.

Dilansir Solopos.com--jaringan Suara.com, penolakan itu datang dari DPC Partai Demokrat Kota Solo dan DPC Partao Demokrat Kabupaten Karanganyar.

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Solo, Supriyanto, memaparkan, sikap setia ditunjukkan dengan menandatangani surat pernyataan tertanggal 3 Maret 2021. Tanda tangan dilakukan di atas materai Rp10.000.

Baca Juga: KLB Partai Demokrat di Deli Serdang Legal, SBY Juga Pernah Gelar KLB

Disebutkan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat disahkan berdasarkan surat Kemenkumham Nomor M.HH-15.AH.11.01 tahun 2020 tentang pengesahan perubahan susunan kepengurusan DPP Partai Demokrat periode 2020-2025.

“Surat pernyataan ini bersifat final dan mengikat secara hukum. Apabila ada surat pernyataan lain yang dibuat mengatasnamakan saya, maka itu adalah ilegal, dan dapat dituntut secara hukum,” tutur dia, Jumat (5/2/2021).

Supriyanto juga menegaskan dirinya tidak pernah membuat dan atau menandatangani surat kuasa yang diberikan kepada siapapun untuk menghadiri dan atau mewakili dirinya dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat.

“Bila ada siapapun yang mengatasnamakan saya menghadiri dan atau mewakili saya dalam KLB Partai Demokrat adalah tidak benar, ilegal, dan suatu perbuatan tindak pidana yang dapat dituntut secara hukum,” sambung dia.

Sementara Ketua DPC Partai Demokrat Karanganyar, Tri Hariyadi, meminta DPD dan DPP Partai Demokrat mengambil tindakan tegas terhadap jajaran pengurus yang terlibat dalam gerakan kudeta. Tindakan tegas secara organisasi.

Baca Juga: Nazaruddin Hadir di Lokasi KLB Demokrat: Setelah Acara Kita Ngobrol-ngobrol

“Segera saja di Plt kan, siapa saja Ketua DPC dan Ketua DPD. Ini saran dari Partai Demokrat Karanganyar,” ungkap dia.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait