SuaraSurakarta.id - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tengah pandemi rupanya tidak menyurutkan warga Boyolali untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Terkenal sebagai kandang banteng, tingkat partisipan pemiih kota susu ini mencapai 90.11%.
Dilansir dari Solopos.com media jaringan Suara.com, tingkat kehadiran pemilih dalam Pilkada 2020 meningkat jika dibandingkan pada Pilkada sebelumnya, berdasarkan penghitungan suara sementara.
Mengacu hasil hitung cepat DPC PDIP Boyolali, tingkat kehadiran pemilih dalam pemungutan suara pilkada Rabu (9/12/2020) lalu, mencapai 90,11%.
Data hasil hitung cepat versi DPC PDIP Boyolali, tercatat jumlah kehadiran masyarakat dalam Pilkada 2020 mencapai 718.015 orang dari daftar pemilih tetap (DPT) 796.844 orang atau 90,11%.
Baca Juga:10 Hari 3 Kader PDIP Digaruk KPK, Tengku: Masalahnya Bibitnya Tidak Sholih?
Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan Pilkada 2015 lalu. Berdasarkan informasi yang dihimpun Solopos.com, pada Pilkada 2015, tingkat partisipasi pemilih mencapai 79,27%. Sedangkan DPT Pilkada Boyolali 2015 ditetapkan sebanyak 760.753 pemilih.
Ketua DPC PDIP Boyolali, S. Paryanto, menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dalam ajang Pilkada 2020.
"Dibandingkan Pilkada 2015 kami 69% hampir 70%. Ini kalau dibandingkan Pileg, ini sudah melebihi suara sah pada saat Pileg, ini rekor," kata dia kepada wartawan belum lama ini.
Proses Rekapitulasi Masih Berjalan
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Boyolali, Ali Fahrudin, mengatakan proses rekapitulasi suara pada Pilkada tahun ini masih berjalan. Dari hitung cepat Paslon Mohammad Said Hidayat-Wahyu Irawan mendapatkan 95.4% suara, sementara kotak kosong hanya mendapatkan 4.6% suara.
Baca Juga:Pengamat: Menteri Cari Duit buat Parpol, Tapi Aparat Hukum Ogah Sentuh
"Saat ini masih menunggu proses rekapitulasi di tingkat kecamatan yang rencana dilakukan 11-13 Desember. Menggunakan aplikasi e-rekap maupun manual. Kami masih tunggu proses," kata dia, Kamis.
Sementara itu pengamat politik di Boyolali, Thontowi Jauhari, mengatakan secara pasti untuk melihat angka partisipasi masyarakat perlu menunggu hasil perolehan suara yang ditetapkan KPU.
"Kalau secara tren cenderung menurun, untuk pemilu bukan hanya Pilkada. Tapi kalau tahun ini naik, ya tentu perlu ada kajian lebih lanjut," kata dia.
Namun dia berharap angka partisipasi masyarakat pada ajang pemilu seperti pilkada ini tidak dipengaruhi oleh adanya politik uang. Jangan sampai pemilu seperti pasar suara.
"Sebab kalau orang datang ke TPS karena ada uang, itu bukan partisipasi menurut saya, itu mobilisasi," kata dia.
