Cerita Pedagang yang Tiba-tiba Naik ke Desil 10, Kaget dan Tak Terima Bantuan Lagi

SuaraSurakarta.id - Banyak warga yang kaget dan tidak percaya karena status desil kesejahteraan atau data pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN).tiba-tiba naik drastis. 

Sehingga mereka pun terancam tidak bisa mendapatkan bantuan lagi dari pemerintah.

Ini yang dirasakan warga RT 02 RW 03 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo, Siti Khotijah (68). Welas, sapaan akrabnya kaget saat tahu status desilnya berubah dari 3 menjadi 10.

"Kaget. Tidak tahu kenapa jadi naik," ujarnya saat ditemui, Jumat (28/8/2026).

Welas mengaku tidak menahu kenapa status desilnya itu menjadi 10. Ia dikasih tahu anaknya kalau sudah tidak dapat bantuan lagi, katanya desilnya naik jadi 10.

"Saya dikasih tahu sama anak 'bu, iki wes ora entuk' terus tak jawab 'lah ngopo?', 'anu jare wes muncul lewat 10'. Saya kaget kok iso ngono," kata Welas yang juga sebagai pedagang ini.

Padahal saat ini sudah kartu keluarga (KK) sendiri dan tinggal sendiri, anak sudah berkeluarga. Punya rumah tapi warisan. 

"Sekarang sendiri, KK sendiri juga. Rumah ada, tapi itu rumah warisan," ucapnya.

Dulu sering dapat bantuan baik sembako dan lansia, yang lain juga dapat seperti uang. Tapi sekarang sudah tidak dapat lagi, gara-gara naik statusnya.

Baca Juga: Berkah MBG! Pedagang Jeruk Pasar Gede Solo Raup Cuan, Penjualan 7 Ton Sehari

"Dulu masih sering dapat bantuan, tapi sekarang sudah tidak," sambung dia.

Welas mengaku saat ini sudah mengurus perubahan ke kelurahan dibantu sama anak. Dari kelurahan disuruh bawa KK dan KTP untuk mengurus perubahan.

"Ini sedang diurus ke kelurahan. Semoga bisa berubah, sehingga bisa dapat bantuan lagi," terangnya.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surakarta Samsu Tri Wahyudin menjelaskan pembaruan data desil ini merupakan hasil integrasi data dari Pusdatin Kemensos, Badan Pusat Statistik (BPS), hingga intervensi data BKKBN. 

Saat ini, sistem kependudukan telah memiliki interkoneksi atau interoperabilitas antar instansi pemerintah. 

"Ini pemutakhiran data sesuai dengan konektivitas yang namanya interoperabilitas instansi pemerintah. Jadi, koneksi antara OJK, BI, PLN, dan sebagainya itu ada. Aktivitas NIK masyarakat itu terkoneksi ke mana saja," jelas dia.