- Gubernur dan Wagub Jateng Ahmad Luthfi dan Taj Yasin telah merealisasikan berbagai program pembangunan selama setahun memimpin.
- Di bawah kepemimpinan mereka, pertumbuhan ekonomi Jateng mencapai 5,37 persen, melampaui rata-rata nasional pada 2025.
- Kritik terhadap kinerja dianggap wajar, namun Budiyanto menekankan perlunya objektivitas berdasarkan data pencapaian pemerintah.
SuaraSurakarta.id - Genap setahun Ahmad Luthfi dan Tak Yasin memimpin Jawa Tengah (Jateng) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. Sejumlah pencapaian pun telah diraih oleh keduanya selama memimpin Jateng.
Sejumlah program pun telah berhasil dilaksanakan oleh Ahmad Luthfi dan Taj Yasin selama setahun terakhir seperti 17.510 unit RTLH telah ditangani, perbaikan jalan antar kota sepanjang 2.362 kilometer (km), akses air bersih (desalinasi) di daerah-daerah pesisir, pemberian beasiswa warga miskin sebanyak 15.000 orang, dan penyaluran beasiswa dalam bentuk sekolah kemitraan kepada 2.300 siswa melalui kartu Zilenial.
Selain itu, capaian lain juga berhasil diraih Ahmad Luthfi dan Taj Yasin dalam bidang kesehatan dengan peluncuran program Speling atau layanan doktor spesialis keliling yang menjangkau lebih dari 88 ribu warga dari pelosok desa, dan ada lagi capaian-capaian line seperti di bidang pertanian, hingga transportasi umum.
Meski capaian tersebut tercatat dalam data pemerintah provinsi, agaknya masih ada yang memandang miring apa yang telah dilakukan oleh pasangan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin di Jateng setahun terakhir.
Menanggapi hal tersebut, Pemerhati Jawa Tengah, Budiyanto Hadinagoro menyebut hal itu lumrah dialami oleh pejabat publik.
Lebih lanjut, Budiyanto menyebut kritikan memang perlu disampaikan apalagi terhadap pemimpin yang saat ini memimpin.
"Ya kritikan kepada pejabat publik atau pemimpin daerah seperti Pak Ahmad Luthfi dan Taj Yasin itu wajar dan bahkan harus kalau menurut saya. Tapi ingat, kritikan yang disampaikan ya harus objektif sesuai data yang ada," ungkap Budiyanto, Minggu (22/2/2026).
Menurut Budiyanto, perkembangan Jateng terbilang cukup cepat di bawah kepemimpinan dua sosok tersebut.
"Menilik dari data yang saya dapat, pertumbuhan ekonomi Jateng naik 5,37 persen di tahun 2025 melampaui rata-rata nasional itu juga tidak boleh dikesampingkan. Ada juga suntikan investasi yang mencapai Rp 88,5 triliun di tahun lalu. Penyerapan tenaga kerja pun menurut data yang saya peroleh juga progresnya positif sampai 400-an ribu," lanjutnya.
Baca Juga: Transaksi Soloraya Great Sale Tembus Rp 10,7 Triliun, Ini Kata Gubernur Jateng
"Capaian-capaian itu harusnya perlu dijaga selain oleh kedua sosok pemimpin Jateng itu maupun masyarakat luas. Bukan apa-apa, tapi paling tidak kritik atau saran atas kinerja pemimpin daerah itu sebagai pemicu kenaikan capaian-capaian kinerja," tegasnya.
Budiyanto juga menyoroti mengenai angka kemiskinan di Jateng selama di bawah kepemimpinan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin. Menurutnya penurunan angka kemiskinan memang sudah cukup baik. Dan tren positif tersebut seharusnya bisa dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya.
"Angka kemiskinan juga saya lihat menurut signifikan, oleh karena itu program yang telah dijalankan harus bisa semakin menekan angka kemiskinan," kata dia.
Disinggung terkait sorotan tajam terhadap pemerintah Jateng di sektor pajak seperti adanya tambahan opsen di Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Budiyanto meyakini bahwa aturan tersebut perlu dikawal bersama.
Dalam hal pembangunan, menurut Budiyanto salah satunya dimotori oleh anggaran. Dan salah satu anggaran yang digunakan untuk pembangunan di Jateng diserap melalui penambahan opsen PKB.
"Opsen PKB itu kan masuknya ke pendapatan daerah. Dan pastinya serapannya akan digunakan untuk pembangunan. Jadi ya jangan nyinyir dulu, kita harus objektif melihat dari berbagai sisi. Pembangunan kan butuh anggaran," sebutnya.
Sementara terkait terkait nyinyiran bahkan gerakan menolak membayar pajak kendaraan justru akan menjadi batu sandungan bagi pembangunan di Jateng.
"Kalau soal gerakan tidak bayar pajak kendaraan itu menurut saya naif sekali. Kendaraan itu kan tergolong barang mewah walau hanya sepeda motor. Jadi ketika kita merasa bisa membeli kendaraan, segala konsekuensinya termasuk membayar pajak dan sekarang ada tambahan opsen yang masuk ke serapan pendapatan daerah. Harusnya kita bangga karena menjadi tulang punggung pembangunan daerah," jelas dia.
"Pastinya pemerintah juga mendengarkan kritik dan saran dari masyarakat mengenai penambahan opsen PKB. Dan sekarang kritik itu langsung dijawab dengan adanya diskon pajak kendaraan. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa pembangunan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, tapi gotong royong semua elemen,"pungkanya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sepatu Tanpa Tali 'Kembaran' Skechers Versi Murah, Praktis dan Empuk
- 6 Rekomendasi Sabun Mandi di Alfamart yang Wangi Semerbak dan Antibakteri
- Tembus Pelosok Bumi Tegar Beriman: Pemkab Bogor Tuntaskan Ratusan Kilometer Jalan dari Barat-Timur
- Bupati Kulon Progo Hapus Logo Geblek Renteng hingga Wajibkan Sekolah Pasang Foto Kepala Daerah
- Ahmad Sahroni Resmi Kembali Jabat Pimpinan Komisi III DPR, Gantikan Rusdi Masse
Pilihan
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
-
Jadwal Buka Puasa Bandar Lampung 21 Februari 2026: Waktu Magrib & Salat Isya Hari Ini
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
-
Impor Mobil India Rp 24 Triliun Berpotensi Lumpuhkan Manufaktur Nasional
-
Jadwal Imsak Jakarta Hari Ini 20 Februari 2026, Lengkap Waktu Subuh dan Magrib
Terkini
-
Rapor Setahun Ahmad Luthfi-Taj Yasin, Pemerhati Jateng: Pembangunan Harus Berkelanjutan
-
Jadwal Azan Magrib Waktu Buka Puasa di Surakara Hari Ini 21 Februari 2026
-
5 Destinasi Ngabuburit di Kota Solo, dari Kuliner hingga Sejarah!
-
Suasana Berbeda Buka Puasa di Masjid Raya Sheikh Zayed Solo, Siapkan 7.000 Makanan Berat dan Takjil
-
Usai Tutup Lama dan Digembok, Museum Keraton Surakarta Kembali Dibuka