Warga Boyolali Gugat Gelar Pahlawan Soeharto, Gara-gara Ganti Rugi Waduk Kedungombo Belum Dibayar

SuaraSurakarta.id -  Presiden Prabowo Subianto digugat oleh warga Desa Kedungrejo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

Presiden Prabowo digugat karena memberi gelar Pahlawan Nasional kepada Mantan Presiden RI, Soeharto.

Warga yang tinggal di sekitar Waduk Kedungombo tersebut merasa keberatan dengan pemberian gelar tersebut. Karena masih ada masalah banyak bagi mantan Presiden Soeharto, salah satunya soal ganti rugi untuk warga yang terdampak pembangunan Waduk Kedungombo.

"Saya adanya keberatan gelar pahlawan Pak Soeharto. Karena masih ada masalah banyak di masa Presiden Soeharto, masalah ganti rugi Waduk Kedungombo," ujar salah satu warga Bejo (58) saat ditemui di Solo, Rabu (18/2/2026).

Bejo mengatakan masalah ganti rugi di masa Presiden Soeharto terkait Waduk Kedungombo sampai sekarang belum selesai. 

Bersama 34 warga Kedungombo lainnya telah berjuang sejak lama untuk mendapatkan ganti rugi atas pembangunan Waduk Kedung Ombo pada akhir 1980-an.

"Masalah ganti rugi sampai sekarang belum selesai. Jadi saya gugat ke Semarang sampai berapa kali dikalahkan terus. Lalu nekat mengajukan banding ke kasasi, alhamdulillah tahun 1991diputus oleh Mahkamah Agung (MA) tapi belum dibayar sampai sekarang," papar dia.

Bejo menceritakan sudah menempuh jalur hukum sejak awal 1990-an. MA disebut telah memutuskan nilai ganti rugi sebesar Rp 50.000 per meter pada 1991 untuk 34 warga terdampak, itu terdiri dari 20 pemilik tanah dan 14 pemilik bangunan. 

Hanya saja sampai sekaran pembayaran tersebut belum diterima sepenuhnya oleh warga. 

Baca Juga: Diproduksi di Boyolali, Polda Jateng Bekuk Komplotan Pembuat Uang Palsu

“Saya sebagai ahli waris punya tanah dan bangunan, tapi sampai sekarang belum dibayar. Kalau mau kasih gelar pahlawan, silakan saja. Tapi masalah warga Kedung Ombo ini harus dibereskan dulu,” jelasnya.

Bejo mengaku pembangunan waduk itu tidak ada komunikasi atau musyawarah mufakat dengan warga.

"Sebetulnya kalau ada musyawarah mufakat warga tidak ada masalah. Kurang lebih tahun 1986-1987, tahu-tahu air sampai ke warga," kata dia.

Bejo menyebut tidak memiliki persoalan pribadi dengan Presiden Prabowo Subianto. Justru berharap pemerintah pusat dan DPRD mendengar keluhan warga terdampak Waduk Kedungombo.

“Saya salut sama Pak Prabowo. Mudah-mudahan beliau mendengarkan keluhan warga Kedungpring dan Kedungombo yang tanahnya terkena waduk,” terangnya.

Sementara itu kuasa hukum Bejo, Dwi Nurdiansyah Santoso, mengatakan kalau kliennya sudah melayangkan keberatan kepada Presiden Prabowo sejak Desember 2025 lalu.