Sidang Ijazah Jokowi Ditunda! Hakim Temukan Ketidaksesuaian Bukti Penggugat

SuaraSurakarta.id - Sidang perkara Citizen Lawsuit Ijazah Jokowi dengan agenda pembuktian dari penggugat di Pengadilan Negeri (PN) Solo ditunda pekan depan.

Pasalnya ada ketidaksesuaian atau tidak sinkron surat bukti yang diajukan oleh penggugat. 

"Sidang dilanjutkan hari Selasa (30/12/2025) jam 10 pagi dengan agenda pembuktian surat," ujar Ketua Majelis Hakim Achmad Satibi, Selasa (23/12/2025).

Achmad mengatakan untuk sementara ini masih pembuktian surat terlebih dahulu belum ke saksi.

"Untuk sementara masih surat dulu, dipelajari dulu tidak bisa langsung ada saksi. Kami pelajari dulu, riwayat buktinya bagaimana," kata dia.

"Pembuktian dimulai dari surat terlebih dahulu, baru saksinya. Jangan menghadirkan saksi dulu, surat dipelajari, baru saksi dihadirkan," lanjutnya.

Pengunjung yang hadir sempat menyoraki 'Huuu' saat majelis hakim memutuskan dan membacakan penundaan sidang, Selasa (30/12/2025) depan.

"Huuuu", teriak pengunjung usai majelis hakim memutuskan penundaan sidang dan mengetok palu.

Sementara itu Kuasa Hukum Jokowi, YB Irpan mengatakan bukti yang diajukan oleh penggugat ada yang tidak sinkron usai diteliti oleh majelis hakim.

Baca Juga: Drama Keraton Surakarta Memanas Lagi, Aksi Bongkar Gembok Pintu Keraton Coreng Kunjungan Pemerintah

"Maka untuk menghindari masalah dikemudian hari dalam hal memberikan pertimbangan hukum ketika menjatuhkan putusan. Maka pihak penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan ulang atas bukti-bukti surat yang semula dijadwalkan hari ini tapi ditunda minggu depan," terangnya.

Irpan meminta agar majelis hakim melakukan revisi kalender e-court untuk menghindari kebingungan bagi para pihak. 

"Biar tidak membingungkan para pihak, saya sebagai kuasa hukum tergugat satu meminta kepada majelis hakim agar segera dilakukan revisi terhadap kalender e-court yang telah ditetapkan dan disepakati oleh para pihak yang bersengketa," ungkap dia.

Irpan menjelaskan para tergugat menyangkal atas kebenaran tentang gugatan yang telah diuraikan di dalam surat gugatan maupun di dalam replik. 

Maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, penggugat memiliki kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut.

"Untuk itulah majelis hakim memberikan kesempatan baik itu berupa bukti surat, bukti saksi kemudian sesuai rencana sebagaimana yang dikemukakan pihak penggugat. Ketika membuktikan bukti surat akan dihadirkan pula ahli, tapi kami menyatakan keberatan terkait adanya kebersamaan antara surat dengah ahli dengan pertimbangan kami membutuhkan untuk mempelajari secara seksama atas bukti-bukti surat," paparnya.