Ronald Seger Prabowo
Jum'at, 12 September 2025 | 16:51 WIB
Presiden ke-7 Jokowi saat ditemui. (Suara.com/Ari Welianto)

SuaraSurakarta.id - Presiden Prabowo Subianto telah mereshuffle kebinet Merah Putih. Ada lima menteri yang diganti oleh presiden, mereka adalah Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Lalu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.

Salah satu menteri yang direshuffle itu merupakan menteri yang mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 10 tahun, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

Bahkan saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Sri Mulyani bahkan sesudah menjabat menteri keuangan. Sri Mulyani digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa.

Presiden ke-7 Jokowi menyebut pengganti Sri Mulyani, yakni Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan cukup bagus.

"Bagus, bagus, saya kenal baik dengan Pak Purbaya," ujarnya saat ditemui, Jumat (12/9/2025).

Jokowi mengatakan bahwa Purbaya cukup bagus. Bahkan mazhab ekonominya itu berbeda dengan Sri Mulyani.

"Sangat bagus dan mazhabnya berbeda dengan Sri Mulyani. Mazhab ekonominya itu beda dengan Sri Mulyani," ungkap dia.

Menurutnya kalau melihat respon masyarakat dan Indek Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali rebord, kembali naik. Kemudian dollar terhadap rupiah juga melemah, rupiah menguat. 

Baca Juga: Gugatan Wanprestasi Mobil Esemka Ditolak, Ini Respon Jokowi

"Kalau kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita lihat IHSG kembali rebord, kembali naik. Lalu dollah terhadap rupiah melemah, rupiah menguat. Artinya pasar bisa menerima itu," jelasnya.

Ketika disinggung apakah tidak berpengaruh ke iklim investasi Indonesia, Jokowi menyebut kalau pasar menerima. 

"Artinya investor, aliran uang akan kembali masuk Indonesia. Saya kira bagus," tandas dia.

Jokowi menambahkan kalau reshuffle menteri itu merupakan hak preogratif presiden.

"Reshuffle kabinet, reshuffle menteri itu adalah hak preogratif presiden. Itu kewenangan penuh dari Presiden Prabowo Subianto," pungkasnya.

Kontributor : Ari Welianto

Load More