SuaraSurakarta.id - Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menanggapi adanya gugatan citizen lawsuit (CLS) yang diajukan oleh Alumni UGM Gugat Jokowi (AKUWI) dengan kuasa hukum Muhammad Taufiq.
Lewat Kuasa Hukumnya, YB Irpa menyebut sedang dilakukan analisis mengenai gugatan tersebut.
"Saya diminta bertemu (Jokowi) dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait dengan adanya gugatan CLS di PN Solo. Saat ini saya sedang melakukan analisis apakah gugatan yang diajukan tersebut memenuhi kriteria sebagai gugatan CLS," terangnya saat ditemui usai bertemu Jokowi, Kamis (11/9/2025).
Irpan mengatakan kalau diperhatikan secara seksama dalam gugatan CLS itu memiliki karakteristik.
Yang pertama, bahwa tergugat nya ini adalah penyelenggara negara mulai pemerintah pusat sampai pada penyelenggara negara yang secara realitas telah mengabaikan apa yang menjadi hak-hak warga negara yang seharusnya dipenuhi.
"Oleh karena yang menjadi obyek sengketa adalah tentang hak-hak yang tidak dipenuhi oleh penyelenggara negara yang seharusnya itu menjadi hak warga negara. Maka tuntutan yang diajukan inipun ditujukan kepada penyelenggara negara yang dianggap abai terhadap pemenuhan hak warga negara tersebut supaya membuat kebijakan," ungkap dia.
"Jangan sampai hak-hak yang selama ini terabaikan tersebut terulang lagi dimasa mendatang," lanjutnya.
Irpan menjelaskan sekarang persoalannya adalah, apakah subtansi gugatan yang diajukan itu telah memenuhi kriteria sebagai mana yang sudah diajukan.
"Salah satu positanya menguraikan bahwa Pak Jokowi ini diposisikan sebagai penyelenggaran negara. Padahal Pak Jokowi itu untuk saat ini bukan lagi penyelenggaran negara, statusnya itu warga negara yang memiliki kedudukan yang sama seperti kita," papar dia.
Baca Juga: Bantah Pernyataan Jokowi, Penggugat Mobil Esemka Bocorkan Bukti Jumlah Produksi dan Penjualan
Irpan mengaku belum bisa masuk pada hal-hal yang bersifat subtansial. Untuk selanjutnya nanti akan disampaikan dalam perkembangannya setelah perkara tersebut masuk dalam pemeriksaan sidang pengadilan.
"Saya belum bisa masuk pada hal-hal yang bersifat subtansial," pungkasya.
Kontributor : Ari Welianto
Berita Terkait
Terpopuler
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- Melayat ke Yogya, Susi Pudjiastuti Kenang Sosok Nasirun
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
- Kado Kemerdekaan: Pemutihan Pajak Kendaraan di Agustus 2026, Buruh dan Ojol Dapat Diskon Khusus
- Prabowo Singgung Nuklir Iran, Badan Atom Internasional Ungkap Faktanya
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
Duh! PN Solo Tolak Gugatan Gusti Moeng Soal Nama PB XIV, Kabulkan Eksepsi Tergugat
-
BRI Dorong Remitansi PMI Jadi Modal Usaha Produktif Melalui Pelatihan Kewirausahaan di Taiwan
-
Viral, Mobil Operasional KDMP Digunakan ke Solo Paragon Mall
-
Jokowi Minta Kader PSI Ubah Cara Kerja Organisasi demi Hadapi Pemilu 2029
-
IIF Genjot Pembiayaan Infrastruktur, Nilai Komitmen Baru Tembus Rp2,5 Triliun pada Semester I 2026