SuaraSurakarta.id - Seribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Soloraya menggelar aksi di depan DPRD Kota Solo, Senin (1/9/2025) sore.
Di depan DPRD Kota Solo mereka secara bergantian melakukan orasi dari perwakilan kelompok mahasiswa.
Mereka juga menutup total Jalan Adi Sucipto di depan DPRD Kota Solo dengan membuat lingkaran besar untuk memblokade jalan.
Mereka juga membakar ban, poster dan spanduk di tengah-tengah jalan. Sehingga membuat asap hitam membumbung tinggi.
Sejumlah perwakilan mahasiswa sempat masuk ke dalam untuk mediasi dengan anggota DPRD untuk menemui masa yang menunggu.
Ketua DPRD Budi Prasetyo, bersaman wakil pimpinan dan anggota DPRD bersedia menemui langsung mahasiswa.
Mereka kemudian duduk bareng di tengah-tengah mahasiswa. Bahkan Kapolresta Solo Kombes Pol Catur Cahyono Wibowo dan Dandim 0735/Ska Letkol Inf Fictor Juradi Situmorang juga ikut menemui mahasiswa.
Selanjutnya para mahasiswa menyampaikan aspirasi atau tuntutan ke ketua dan anggota DPRD bersama kapolresta dan dandim.
Dihadapan para anggota dewan meminta agar rekan-rekannya yang ditahan polisi agar dibebaskan. Mereka juga menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk bertanggung jawab secara penuh setiap tindakan hak asasi manusia dan bertanggung jawab memulihkan hak para aktivis demonstran yang berjuang untuk menyampaikan kebenaran dan perbaikan bangsa ini.
Koordinator Pusat BEM Soloraya, Ridwan Widayat mengatakan Presiden Prabowo Subianto harus bertanggung jawab dengan kondisi dan situasi negara saat ini.
Baca Juga: Solo Jadi Contoh! Unjuk Rasa Mahasiswa Berjalan Damai, Massa Gelar Salat Gaib untuk Affan
Karena diawal periode sudah beberapa kali kebijakan yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat saat ini.
"Kami di sini seluruh mahasiswa dan elemen masyarakat menyatukan pandangan kita bahwa merasakan keresahan bersama. Di sini bukan hanya fokus dengan DPR atau aparat tapi ini semua ada tarik benangnya dari Presiden Prabowo Subianto dan harus bertanggung jawab penuh," terangnya, Senin (1/9/2025).
Ridwan menilai semua represifitas aparat tidak ada yang digunakan. Katanya Kapolri sudah menyampaikan permohonan maaf tapi apa, di Kota Solo sendiri kemarin banyak sekali represifitas aparat.
"Kami di sini selaku mahasiswa ingin melihat situasi di negara kita aman, bukan hanya sekedar omongan belakang. Tapi dengan bukti yang nyata dan di sini kami menuntut DPRD harus bekerja dengan tugasnya tapi nyatanya mereka tidak bisa melihat tugasnya dengan baik," ungkap dia.
"Banyak aspirasi dari mahasiswa selama ini tidak benar-benar digubris. Reformasi total sistem yang ada di DPRD," lanjutnya.
Dalam aksinya mereka juga menuntut agar negara ini harus benar-benar di reformasi total. Yang di mana kebijakan-kebijakan diutamakan untuk kepentingan masyarakat.
Berita Terkait
Terpopuler
- KPK: Perusahaan Biro Travel Jual 20.000 Kuota Haji Tambahan, Duit Mengalir Sampai...
- Selamat Datang Elkan Baggott Gantikan Mees Hilgers Bela Timnas Indonesia, Peluangnya Sangat Besar
- Jangan Ketinggalan Tren! Begini Cara Cepat Ubah Foto Jadi Miniatur AI yang Lagi Viral
- Hari Pelanggan Nasional 2025: Nikmati Promo Spesial BRI, Diskon Sampai 25%
- Maki-Maki Prabowo dan Ingin Anies Baswedan Jadi Presiden, Ibu Jilbab Pink Viral Disebut Korban AI
Pilihan
-
Media Lokal: AS Trencin Dapat Berlian, Marselino Ferdinan Bikin Eksposur Liga Slovakia Meledak
-
Rieke Diah Pitaloka Bela Uya Kuya dan Eko Patrio: 'Konyol Sih, tapi Mereka Tulus!'
-
Dari Anak Ajaib Jadi Pesakitan: Ironi Perjalanan Karier Nadiem Makarim Sebelum Terjerat Korupsi
-
Nonaktif Hanya Akal-akalan, Tokoh Pergerakan Solo Desak Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio Dipecat
-
Paspor Sehari Jadi: Jurus Sat-set untuk yang Kepepet, tapi Siap-siap Dompet Kaget!
Terkini
-
Nonaktif Hanya Akal-akalan, Tokoh Pergerakan Solo Desak Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio Dipecat
-
Meneladani Nabi, Ribuan Driver Gojek Doakan Persatuan Indonesia
-
Andika Perkasa dan RX Rudy Masuk Usulan Calon Ketua DPD PDIP Jateng
-
Politisi PAN Klaim Tak Tahu Ada Tunjangan: Itu Porsi dari Pemerintah Pusat
-
Politisi PAN Klaim Tak Tahu Ada Tunjangan: Itu Porsi dari Pemerintah Pusat