SuaraSurakarta.id - Sebanyak 20 warga negera asing (WNA) asal Tiongkok dideportasi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta, Senin (14/7/2025).
Pasalnya mereka terbukti telah melanggar Pasal 122 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Mereka pun dideportasi dari Bandaran Internasional Juanda Jawa Timur menuju negara asalnya.
"Sebanyak 20 WNA yang terdiri dari 19 laki-laki dan satu perempuan yang terindikasi melanggar peraturan keimigrasian diamankan," terang Kepala Kantor Imigrasi Surakarta, Bisri, Senin ,(14/7/2025).
Informasi yang diperoleh, tindakan administrasi keimigrasian (TAK) dilakukan ini berawal dari informasi masyarakat mengenai keberadaan sejumlah WNA yang beraktivitas di sebuah proyek perusahaan di Desa Plumbon, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen.
Informasi yang diterima Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Surakarta, ada 21 WNA berasil diamankan, 19 laki-laki dan 1 perempuan.
Mereka terindikasi melanggar peraturan keimigrasian, tapi satu orang dilepas karena tidak terindikasi adanya pelanggaran keimigrasian.
"Setelah dilakukan pemeriksaan, 20 orang WNA terbukti melanggar pasal 122 UU nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Mereka pun dideportasi dan pencekalan dari wilayah Indonesia melalui Bandara Internasional Juanda," paparnya.
Bisri menjelaskan jenis pelanggaran itu, melanggar izin tinggal di Indonesia yang rata-rata lebih dari 30 hari dan ada yang lebih dari 60 hari.
Baca Juga: Drama Pencurian ATM di Sragen: Saldo Rp13 Juta Jadi Tinggal Recehan, Polisi Gercep Bekuk Pelaku
Dari pelanggaran itu, mereka pun dilakukan pendeportasian dan pencekalan dari wilayah Indonesia.
"Deportasi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," sambung dia.
Bisri menghimbau para perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing (TKA) maupun WNA yang beraktivitas di wilayah eks-Karesidenan Surakarta untuk tetap mematuhi aturan yang berlaku.
"Apabila masyarakat di Solo Raya menemukan aktivitas WNA yang mencurigakan, agar segera melaporkannya ke Kantor Imigrasi Surakarta," ujarnya.
Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah, Is Eko Edyputranto menegaskan bahwa tindakan ini merupakan komitmen jajarannya dalam menegakkan hukum keimigrasian.
"Ini sejalan dengan perintah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andriano yang menyampaikan bahwa peningkatan mobilitas orang asing perlu diimbangi dengan pengawasan yang lebih ketat. Pengawasan itu untuk menjamin keberadaan WNA yang menimbulkan ancaman terhadap stabilitas dan hukum yang berlaku di Indonesia," pungkas dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- 7 Rekomendasi Lipstik Mengandung SPF untuk Menutupi Bibir Hitam, Cocok Dipakai Sehari-hari
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- 7 Lipstik Halal dan Wudhu Friendly yang Aman Dipakai Sehari-hari, Harga Mulai Rp20 Ribuan
Pilihan
- 
            
              Harga Emas Turun Empat Hari Beruntun! Galeri 24 dan UBS Hanya 2,3 Jutaan
- 
            
              Jeje Koar-koar dan Bicara Omong Kosong, Eliano Reijnders Akhirnya Buka Suara
- 
            
              Saham TOBA Milik Opung Luhut Kebakaran, Aksi Jual Investor Marak
- 
            
              Isuzu Kenalkan Mesin yang Bisa Telan Beragam Bahan Bakar Terbarukan di JMS 2025
- 
            
              Pabrik Sepatu Merek Nike di Tangerang PHK 2.804 Karyawan
Terkini
- 
            
              Mendadak ke Solo, Waketum Joman Andi Azwan Ungkap Isi Pertemuan dengan Jokowi
- 
            
              Jokowi Pakai Topi Warna Putih Tulisan 'J', Apa Maknanya?
- 
            
              GoTo Tanggapi Rencana Perpres untuk Kesejahteraan Driver Ojol
- 
            
              UNS Cabut Beasiswa KIP-K Mahasiswa yang Dugem di Klub Malam
- 
            
              Viral! Mahasiswa UNS Diduga Penerima Bantuan KIP-K Berpesta di Klub Malam, Pakai Busana Minim