Wali Kota Solo Pastikan Ayam Goreng Widuran Belum Pernah Ajukan Sertifikat Halal

SuaraSurakarta.id - Wali Kota Solo Respati Ardi menyebut selama ini Warung Ayam Goreng Widuran belum mengajukan sertifikat halal.

"Belum ada temuan dan pengajuan juga dari dulu," kata Respati, Sabtu (31/5/2025).

Namun Respati menjelaskan JIKA pemerintah kota (Pemkot) Solo hanya mengeluarkan izin usaha.

Sementara untuk sertifikasi halal menjadi domain Kantor Kementerian Agama (Kemenag).

Baca Juga: Ambil Sampel Menu Ayam Goreng Widuran, Pemkot Bawa ke BPOM untuk Dicek

"Kalau kami kan hanya izin usaha. Kalau sertifikasi halal bukan di kami," kata dia.

Respati mengaku belum ada komunikasi termasuk dengan pemilik soal keterangan kalau ayam goreng Widuran itu halal. 

"Belum ada komunikasi soal itu. Komunikasi sama pemilik itu pas sidak kemarin lewat telepon. Kalau secara langsung belum," sambungnya.

Soal penutupan sementara ini sampai hasil assessment dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Solo keluar.

Setelah keluar hasilnya nanti akan dikomunikasikan dulu dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan diserahkan ke kemenag.

Baca Juga: Karyawan Ayam Goreng Widuran Blak-blakan Soal Non Halal, Kremesnya Digoreng Pakai...

"Kapan dibuka, kami nunggu hasil assessment dulu. Nanti hasil akan kami komunikasikan dulu sama BPJPH, nanti silahkan bisa beroperasi kembali atau ada kebijakan apa tergantung dari pemiliknya" ungkap dia.

Kalau soal sanksi, lanjut dia, akan dilihat dulu. Yang berhak memberikan sanksi itu bukan pemkot tapi. 

"Nanti kita lihat. Sanksi itu yang berhak memberikan sanksi bukan pemkot," tandasnya.

Sementara itu Kepala Dispangtan Solo, Eko Nugroho mengatakan masih melakukan uji sampel Ayam Goreng Widuran untuk diketahui kandungan babi.

"Ujinya itu semua bahan yang ada kita ambil, baik dari dagingnya, kremes dan  minyaknya," ujar dia.

Eko menyatakan untuk sampel dikirim ke Laboratorium Veteriner Kabupaten Boyolali. Laboratorium tersebut milik Dinas peternakan Boyolali dan Jawa Tengah. 

"Sampel kita kirim ke Laboratorium Veteriner di Boyolali. Itu  laboratorium milik Dinas Peternakan Boyolali dan Provinsi Jawa Tengah," jelasnya.

Eko menambahkan untuk hasil akan keluar satu hingga dua pekan. Diperkirakan akan keluar pada 10 Juni 2025 mendatang.

"Hasil perlu waktu 1-2 minggu. Informasinya kemungkinan 10 Juni  sudah jadi. Tapi kita juga nggak tahu, tapi rentan waktunya antara 1-2 minggu," pungkas dia.

Pusat Usaha Layanan Terpadu (PLUT) Surakarta mengalami lonjakan kunjungan terutama di bidang Kelembagaan/Legalitas UMKM. Banyak pelaku usaha di bidang kuliner yang meminta pendampingan terkait keterangan halal/non halal pada produk olahan makanan.

Hal ini disampaikan Bagus Aji, bidang Kelembagaan/Legalitas UMKM PLUT yang menyubat pihaknya memiliki SDM yang siap mewadahi topik ini dan siap melakukan pendampingan.

"Ada lonjakan kunjungan, artinya ini tingkat kesadaran pelaku kuliner lebih meningkat, ya karena PLUT UMKM Center juga ada SDM yang mewadahi untuk hal ini," kata Bagus Aji.

Sebelumnya PLUT UMKM Center telah aktif mendampingi para pelaku UMKM olahan makanan dan minuman untuk memastikan produknya halal.

"Kita bisa, tapi terbatas untuk produk-produk UMKM makanan dan minuman olahan dengan tingkat risiko kritis yang rendah sebagaimana tertuang di keputusan Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJPH), kita juga survey lokasi usaha untuk memastikan halal produk," ungkapnya.

Terkait kepengurusan sertifikasi halal pada restoran, pihaknya siap menjembatani dengan LPPOM MUI, “Untuk warung makan dan resto kita belum bisa melakukan pendampingan hingga terbit sertifikat, yang bisa kami lakukan adalah memberi edukasi mengenai sistem jaminan produk halal. Nanti akan kita jembatani dengan LPPOM MUI,” jelas Bagus.

Diketahui total pengajuan halal yang telah ditangani PLUT Surakarta mencapai 985 ajuan (periode 2023-2025).

\

Kontributor : Ari Welianto