Kirim Tenaga Kerja ke Luar Negeri, Wali Kota Solo Luncurkan Rumah Siap Kerja

SuaraSurakarta.id - Jumlah pengangguran di Kota Solo mencapai 13.000 orang. Wali Kota Solo Respati Ardi pun telah meluncurkan rumah siap kerja untuk menekan angka pengangguran di Kota Solo.

Wali Kota Solo Respati Ardi mengatakan rumah siap kerja ini diluncurkan untuk menekan angka pengangguran di Kota Solo.

"Angka pengangguran di Kota Solo itu sebesar 4,6 persen atau sekira 13.200 orang," terangnya, Senin (19/5/2025).

Respati menjelaskan bahwa rumah siap ini merupakan program prioritas di Kota Solo. Keberadaan sekaligus sebagai penyalur pekerja baik dalam di negeri maupun luar negeri.

Baca Juga: Ijazah Karyawan Ditahan, Wali Kota Solo Datangi Langsung Pelaku Usaha, Ini Hasilnya

“Ini juga menyikapi bonus demografi 2030. Fokusnya juga bisa mengurangi angka pengangguran terbuka, PR yang harus kita selesaikan,” ungkap dia.

"Kenapa ke luar negeri, karena percayalah ketika walaupun cuma satu tahun kerja di luar negeri aja, pulangnya itu mindsetnya akan terbuka. Ini memang perlu membangun kesadaran warga," lanjutnya.

Respati Ardi menargetkan angka pengangguran bisa turun di bawah 4 persen. Memang keinginan masyarakat Solo untuk bekerja masih rendah, itu akan terus didorong agar masyarakat untuk produktif.

"Kota tidak ada target tahunan, ini masih kronis menurut saya. Kemauan warga kesadaran kerjanya masih rendah di Kota Solo. Lah, ini pertama langkah pertama adalah untuk sosial terus-menerus mengkampanyekan ayo kerja, ayo merantau, ayo ber jadi generasi yang produktif, jangan mager,” papar dia.

Respati menyebut untuk penyaluran tenaga kerja ke luar negeri tidak ada batasan di negara mana. Itu kecuali di negara yang dilarang oleh pemerintah.

Baca Juga: Tiba-tiba Dipanggil Jokowi ke Kediaman, Respati Ardi Dikenalkan ke Sosok Ini

“(Kalau negara tujuannya mana Mas) Komplet, bebas. Tadi barusan ada warga Sriwedari mau berangkat ke jadi barista di Arab Saudi. Jadi kita tidak menutup kemungkinan dari negara manapun. Kami akan tetap melindungi di mana negara yang ada hubungan diplomatik dengan Indonesia,” jelasnya.

“Ya, kalau itu (Kamboja, Myanmar) yo larangan, ya jangan. Ini sing hubungan diplomatik Indonesia dengan baik, karena saya akan mengawal terus dan menjaga ketika di sana ada apa-apa ya kita akan sebut,” pungkas dia.

Respati Ardi menekankan pentingnya membangun fondasi ketenagakerjaan sejak dini, terutama menghadapi tahun 2030 yang akan didominasi oleh penduduk usia produktif. “Kalau kita tidak siapkan backbone-nya (kerangka utama) dari sekarang, kita akan kewalahan menyambut 2030. Pengangguran tinggi bisa picu gejala sosial dan kriminalitas. Ini saatnya seluruh OPD bergerak bersama. Saya kawal langsung Asta Cita Presiden Prabowo, terutama visi ketenagakerjaan,” ujarnya.

Program Rumah Siap Kerja hadir sebagai langkah strategis Pemkot Surakarta dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang terintegrasi antara dunia pendidikan vokasi, pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja baik dalam negeri maupun luar negeri, serta penguatan kewirausahaan dan keterampilan khusus.

Rumah Siap Kerja membuka akses gratis bagi masyarakat dalam berbagai layanan, seperti; Penempatan Kerja Dalam dan Luar negeri, Kelas Siap Kerja (CV, interview, kontrak kerja, motivasi, dan hubungan industrial), Konsultasi PHK, Bursa Kerja Online dan Konsultasi Karier, Pelatihan Vokasi dan Kewirausahaan dan Konsultasi hubungan industrial.

Respati turut memperkenalkan Kartu Layak Kerja (KLK) sebagai alat verifikasi pencari kerja, sekaligus pelindungan bagi pengusaha dari karyawan yang tidak bertanggung jawab.

"Jika ada pekerja yang melanggar kontrak atau menghilang setelah kasbon, kami akan blacklist melalui KLK. Tapi kita juga beri kesempatan, tiga sampai enam bulan setelah pembinaan, mereka bisa direhabilitasi," tambahnya.

Walikota Surakarta menyebut Kartu Layak Kerja disiapkan untuk membantu pembentukan ekosistem kerja dalam negeri yang lebih baik.

"Jadi Kartu Layak Kerja digunakan ekosistem untuk dalam negeri, karena banyak aduan penahanan ijazah, aduan dari pemberi kerja dan pelamar kerja maka ini KLK kita launching, agar jadi jaminan, tidak ada lagi penahanan ijazah, ketika ada pelamar kerja yang tidak bagus, ya lapor ke Dinas Tenaga Kerja, nanti kita cabut Kartu Layak Kerjanya," jelasnya.

Kontributor : Ari Welianto