Ditunjuk Jadi Mediator Kasus Gugatan Ijazah Palsu Jokowi, Ini Komentar Guru Besar UNS

"Jadi kita hanya menginventarisasi kepentingan para pihak, kemudian kita memberikan masukan-masukan yang produktif dan bisa diterima para pihak," terang dia.

Prof Adi menambahkan paradigma yang akan dipakai dalam mediasi nanti adalah win-win solution. Jadi terlebih dahulu akan menginventarisir kepentingan para pihak kemudian diberi masukan agar mereka sepakat.

"Karena bukan keputusan tapi kesepakatan, sehingga kata kunci suksesnya mediasi ini adalah itikad baik dari para pihak. Kalau para pihak sudah punya itikad baik untuk menyelesaikan sengketa secara damai, nampaknya waktu yang dibutuhkan lebih cepat," tandasnya.

"Kalau mediasi pekan depan baru penjajakan para pihak dulu, menggemukan keinginan-keinginan. Lalu saya menginventarisasi kepentingan-kepentingan mereka, kemudian baru sidang kedua dan saya berusaha akan memberikan masukan yang disepakati dan diinginkan oleh kedu pihak," pungkas dia.

Sementara itu, Tim pengacara yang tergabung dalam TIPU UGM meminta Jokowi untuk hadir dalam sidang gugatan perdata dugaan ijazah palsu. 

Seperti diketahui, Jokowi absen dalam sidang perdana yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta, Kamis (24/4/2025).

Kuasa hukum penggugat, Andika Dian Prasetyo menuturkan bahwa mediasi ini dalam undang-undang bersifat wajib. Pihaknya pun meminta Jokowi untuk hadir langsung.

"Jadi seperti yang kita ketahui Pak Jokowi merupakan salah satu pransipal, sehingga kami berharap untuk hadir dan bisa ketemu dengan prinsipal untuk dilakukan mediasi," kata dia.

Kontributor : Ari Welianto

Baca Juga: Penggugat Ijazah Palsu Jokowi Tunjuk Guru Besar UNS Jadi Mediator