Scroll untuk membaca artikel
Ronald Seger Prabowo
Kamis, 03 April 2025 | 16:46 WIB
Wamendagri Bima Arya saat ditemui usai menemui Presiden ke-7 Jokowi, Kamis (3/4/2025). [Suara.com/Ari Welianto]

SuaraSurakarta.id - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan ada 25 kepala daerah yang akan mengikuti retret gelombang kedua.

Bima Arya mengatakan ada 49 kepala daerah yang belum mengikuti retret secara total. Nanti sebagian akan mengikuti retret gelombang kedua.

"Yaitu yang kemarin nggak ikut dari Bali, yang kemarin teman di Bali yang nggak sempat ikut. Kemudian ada juga gugatannya di tolak di MK (Mahkamah Konstitusi). Jadi kira-kira ada 25 lah yang mungkin akan ikut gelombang kedua," terang saat ditemui usai menemui Presiden ke-7 Jokowi di Solo, Kamis (3/4/2025).

Terkait masalah anggaran, lanjut dia, sudah disiapkan dan tidak ada masalah. Untuk konsep retret nanti akan disederhanakan.

Baca Juga: Calon Kepala Daerah Ramai-ramai Sowan ke Jokowi, FX Rudy Buka Suara

"Anggaran sudah disiapkan semua, kami sudah hitung. Jadi anggaran retret ini untuk seluruh kepala daerah, nanti tinggal konsepnya lebih disederhanakan saja," ungkap dia.

Menurutnya untuk tempat pelaksanaan retret masih digodok. Jadi belum bisa dipastikan buat lokasi pelaksanaan retret.

"Tempatnya juga belum bisa dipastikan. Bisa di Magelang atau di tempat-tempat lain, dengan konsep lebih minimalis. Kira-kira 25 sampai 30 kepala daerah," paparnya.

Bima Arya menjelaskan nanti untuk retret gelombang terakhir setelah PSU Pemungutan Suara Ulang (PSU) selesai semua. 

"Kan ada daerah yang PSU-nya total nanti akan dialokasikan untuk gelombang terakhir. Sehingga total semuanya itu untuk retret ada tiga gelombang," tandas dia.

Baca Juga: Disebut Punya Pengaruh Besar Dongkrak Calon Kepala Daerah, Jokowi: Nggaklah, Saya Sudah Pensiun

Di sisi lain, keterlibatan PT Lembah Tidar Indonesia (LTI) sebagai event organizer Retret Kepala Daerah di Borobudur International Golf & Country Club, Kompleks Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah dinilai sarat konflik kepentingan.

Load More