Tolak RUU TNI, Mahasiswa UNS Demo di Depan DPRD Solo

"Kita juga buka dialog dengan teman-teman DPRD agar mau menemui kita. Maka akan terjadi sirkulasi gagasan, sekarang kondisinya seperti apa dan nanti akhirnya kita titipkan harapan-harapan kita ke DPR yang besok akan melaksanakan paripurna," tandas dia.

Seperti diketahui, Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja lagi bersama dengan pemerintah untuk membahas isi Revisi Undang-Undang TNI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025) sore.

Tampak memang berdasarkan pantauan Suara.com, sejak Rabu sore sejumlah pimpinan Komisi I DPR seperti Utut Adianto, Dave Laksono, hingga Budisatrio Djiwandono merapat ke ruangan Banggar DPR tempat biasa Komisi I DPR menggelar rapat.

Sejumlah anggota Komisi I DPR juga ikut merapat di antaranya Rizki Natakusumah, Junico Siahaan, Farah Puteri Nahlia dan beberapa lainnya.

Baca Juga: Kolaborasi Inspiratif: Ibu-ibu Acacia Residence dan UNS Ciptakan Batik Karya Sendiri

Sementara pemerintah diwakili Menkum Supratman Andi Agtas, Wamensesneg Bambang Eko Suherian, hingga Wamenhan Donny Ermawan.

Usai rapat yang berakhir saat waktu berbuka puasa, Supratman pun menjelaskan rapat digelar untuk membenarkan gramtikal atau tata bahasa draf RUU TNI yang sudah disetujui dalam pengambilan keputusan tingkat 1.

"Nggak ada itu hanya menyesuaikan dengan dari sisi gramatikal saja, ada yang keamanan yang seharusnya pertahanan. Frasa-frasa jadi kalau keamanan nanti tafsirannya nanti TNI bisa urusan dengan tugas polri padahal itu tugas pokok adalah menyangkut soal pertahanan negara," kata Supratman saat ditemui awak media.

Ia menyatakan, tak masalah jika rapat kembali digelar untuk merombak draf RUU TNI padahal sudah disetujui dalam pengambilan keputusan komisi I DPR tingkat I.

"Nggak apa-apa, ini kan tetep juga sama, rapat kerja juga. Karena itu, itu hanya soal menyangkut tadi seperti diksi keamanan harusnya pertahanan," katanya.

Baca Juga: BRI dan UNS Gelar Program Pendampingan New Desa BRILiaN Batch 2 untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kendati begitu, Supratman mengaku lupa pasal apa yang dibenarkan dalam draf RUU TNI.