Pakar UNS Soroti Pemangkasan Anggaran Kebencanaan: Negara Kita Suka Kejadian Dulu Baru Dikaji!

SuaraSurakarta.id - Pakar Lingkungan UNS Prof. Dr. Ir Prabang Setyono menyoroti pentingnya anggaran untuk kebencanaan mengingat di Indonesia memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana.

Prabang menyebut anggaran tanggap bencana memang masuk dalam efisiensi atau ada pemotongan. Sehingga yang dulu bisa melakukan apa-apa, sekarang bisanya melakukan sesuai anggaran yang ada.

"Sangat pengaruh sebenarnya anggaran untuk kebencanaan. Penanganan bencana mau tidak mau, di mana itu ada aktivitas berkonsekuensi kepada operasional, ya mesti harus ada dana," ujarnya saat dihubungi.

Menurutnya di pemerintah daerah saja fiskalnya berkurang, karena adanya pemotongan anggaran. Otomatis adanya pemotongan itu maka kemampuan daerah untuk membiayai BPBD, itupun masih berkurang.

"Jadi politik fiskal itu akan mempengaruhi kesigapan, kecepatan, akurasi dalam penanganan bencana itu. Jadi nggak bisa tutup mata, memang iya kita akui," ungkap dia.

Terkait penanggulangan bencana akan tidak parah termasuk kerusakan maupun korban, maka pemerintah harus mengembangkan Early Warning System (EWS) atau sistem peringatan dini.

EWS itu sangat diperlukan, apalagi sekarang banyak literasi, punya instrumen seperti BMKG, punya instrumen Badan Geologi 

"Instrumen-instrumen itu kita fungsionalkan untuk membuat pemodelannya, persoalan meleset itu, tugasnya manusia hanya ikhtiar. Tapi minimal dengan keilmuan prediksinya itu melesetnya jadi sedikit, itu kemudian kita simulasi kira-kira kalau terjadi bencana ini, daya rusak, daya jelajahnya bencanannya itu berapa dan seterusnya," paparnya.

Dikatakannya itu bisa diprediksi, sehingga anggaran itu berbasis kepada action saintifik seperti itu. Jangan anggaran berbasis kepada kebiasaan, biasa dianggarkan sekian ternyata tidak terjadi, jadi anggarannya numpuk.

Baca Juga: Terharu! Pemilik Warung Asal Aceh Ini Beri Makan Gratis untuk Sesama Perantau Sumatera di Solo

"Sementara tidak dianggarkan malah terjadi bencana. Jadi distribusi berbasis pada kebiasaan itu harus dirubah polanya. Jadi anggaran itu harus berbasis kepada, kalau saya mengatakan kita ini kajian-kajian itulah yang menjadi dasar dari kebijakan muncul, jangan sampai kejadian dulu baru dikaji, kelemahan negara kita kan gitu terjadi bencana dulu baru dikaji, kan sudah terjadi korban, kerugian sudah ada di depan mata kok baru dikaji," jelas dia.

Terkait kebakaran di TPA Putri Cempo itu kalau dikatakan seperti gunung es. Artinya, dari TPA open dumping yang kurang lebih dari 548 kabupaten/kota itu semua punya potensi itu. 

"Kenapa kok istilahnya di TPA Putri Cempo dulu, karena yang lainnya tinggal menunggu. Di Putri Cempo itu usianya sudah lam sejak tahun 1985 atau sudah 41 tahun, artinya sampah sudah tertumpuk selama 41 tahun dan itu terus terang sanitary landfill sudah terkubur, gas metananya itu memang otomatis terekspos di mana-mana dan tidak terkontrol," terangnya.

Prabang menyebut kata kuncinya sebenarnya di segitiga api, jadi tidak semata-mata itu harus dibakar dengan korek api.

Segitiga apinya itu, satu adalah oksigen dan itu bisa terbawa oleh angin dan itu sudah untuk di menej, tidak bisa anginnya diminta jangan bertiup ke putri cempo. 

Untuk yang kedua itu panas, memang cuaca saat ini sedang el nino dan itu tidak mungkin kalau panasnya itu diminta tidak ke putri cempo. Itu jelas tidak bisa.