Polemik Finalisasi PDSS, SMKN 2 Solo Tunggu Arahan Pemprov Jateng

SuaraSurakarta.id - SMKN 2 Solo menunggu upaya Pemprov Jateng menyelesaikan polemik finalisasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).

Hal tersebut diungkapkan Petugas Input Data PDSS SMKN 2 Surakarta Joko Widodo melansir ANTARA, Rabu (5/2/2025).

"Sementara ini masih menunggu usaha dari Kadinas Pendidikan Semarang," kata Joko Widodo.

Ia menjelaskan, upaya tersebut sebagai buntut belum selesainya proses finalisasi PDSS sehingga berdampak pada terancam gagalnya siswa mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

Baca Juga: Ini 5 Pernyataan Sikap Dosen ISI Usai Tunjangan Kinerja Tak Cair

Terkait hal itu, ia menampik belum selesainya proses finalisasi karena kelalaian pihak sekolah.

"Jadi bukan tidak didaftarkan tapi kegagalan pengisian PDSS. Kendalanya banyak sekali, termasuk penentuan siswa eligibel, termasuk waktu mendaftarkan ada beberapa siswa yang nomor induk siswa nasional -NISN- tidak terdaftar, kemudian ada dua jurusan yang dobel," katanya.

Akibat beberapa faktor tersebut, dikatakannya, berdampak pada data siswa yang tidak bisa difinalisasi.

"Akhirnya kami mengajukan ke helpdesk melalui telepon. Akhirnya dilakukan isi ulang," katanya.

Meski demikian, pihaknya belum mengetahui apakah hal tersebut berdampak pada berhasilnya proses finalisasi. Sebagai langkah antisipasi jika siswa tidak bisa mengikuti SNBP, pihaknya mencoba menyiapkan siswa untuk mengikuti ujian tertulis berbasis komputer (UTBK).

Baca Juga: Tukin Dosen ASN Tak Cair, Ratusan Dosen ISI Solo Gelar Unjuk Rasa

Terkait dengan hal itu, pihak sekolah sudah mengumpulkan orang tua siswa untuk mendiskusikan hal tersebut.

"Tadi disepakati oleh orang tua, siswa, dan sekolah, bahwa nanti kami akan mencoba mendatangkan mentor dari bimbingan belajar. Kemudian nanti kegiatan pembelajaran akan difokuskan untuk persiapan UTBK," katanya.

Ia mengatakan pula, untuk persiapan tinggal dua bulan lagi. Oleh karena itu, pihaknya berupaya menyiapkan siswa dengan baik.

"Itu kesepakatan yang telah disepakati, namun kami tetap menunggu upaya dari Kepala Dinas Pendidikan di Semarang," katanya