Andika-Hendi Cabut Gugatan MK, Sekretaris PDIP Solo: Ahmad Luthfi Gubernur Kita

SuaraSurakarta.id - Paslon Andika Perkasa-Hendrar Prihadi resmi mencabut gugatan hasil Pilkada Jateng di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dengan demikian, paslon nomor urut 02, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen tinggal menunggu waktu untuk dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng.

Kondisi itu mendapatkan respon positif Sekretaris DPC PDIP Solo yang juga menjabat sebagai Wali Kota Solo, Teguh Prakosa.

"Izin Pak Luthfi, Beliau akan menjadi gubernur kita semua," kata Teguh Prakosa dalam sebuah acara di Hotel Novotel Kota Solo, Selasa (14/1/2025) malam.

Baca Juga: Makan Bergizi Gratis Mulai Berlangsung di Solo, Ini Kata Teguh Prakosa

Malam itu, Teguh Prakosa memang duduk satu meja dengan Ahmad Luthfi. Selain keduanya, hadir di acara tersebut Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Pati terpilih Sudewo.

Lalu Wakil Wali Kota Solo terpilih Astrid Widayani, Bupati Klaten terpilih dan Wakilnya Hamenang Wajar Ismoyo-Benny Indra Ardianto, Wakil Bupati Karanganyar terpilih Adhe Eliana dan sejumlah wakil kepala daerah terpilih lainnya dari Solo Raya.

Teguh yang lebih dahulu duduk di kursi eksekutif dibanding nama-nama kepala daerah atau wakil terpilih juga menyampaikan harapan-harapannya. Pertama, kepala daerah nantinya melaksanakan janji-janji yang telah disampaikan pada masyarakat ketika kampanye lalu.

Kedua, program yang dijalankan sesuai dengan visi misi Presiden RI Prabowo Subianto. "Kontribusi Jateng pada seluruh masyarakat Jateng sesuai janji-janji yang telah disampaikan dan itu sesuai dengan visi misi dari Presiden," harap Teguh.

Sementara itu dalam sambutanya, Ahmad Luthfi mengatakan, saat ini posisi dirinya seperti buah mangga yang kemampo yakni matang tidak namun mentah juga tidak.

Baca Juga: FX Rudy Bakal Tarik Kongres PDIP ke Solo, Ini Alasannya

Hal itu merujuk pada posisinya usai coblosan Pilgub Jateng, meski menang perolehan suara namun belum ditetapkan sebagai gubernur terpilih oleh KPU Jateng. Alasannya, masih ada gugatan di MK yang belum diputuskan.