SuaraSurakarta.id - Budi Prasetyo resmi kembali menjadi Ketua DPRD Solo untuk lima tahun ke depan.
Ini setelah surat rekomendasi dari DPP PDIP untuk posisi ketua DPRD yang diajukan DPC PDIP Solo turun. Untuk Wakil Ketua DPRD Solo pun sudah masuk nama-nama.
Dari PKS ada Daryono, PSI adalah Muhammad Bilal, dan dari Gerindra yakni Ardianto Kuswinarno.
"Sampai dengan hari ini untuk tiga wakil ketua sudah masuk nama-namanya. Dari PKS ada Pak Daryono, dari PSI itu Mas Bilal, dan Gerindra itu Mas Ardianto. Dari PDIP, alhamdulillah kemarin rekomendasi sudah turun, yakni saya," terang Budi Prasetyo saat ditemui, Jumat (4/10/2024).
Budi menjelaskan ada tiga nama yang diusulkan dari PDIP untuk posisi Ketua DPRD, yakni Budi Prasetyo, Suharsono, dan Janjang Sumaryono Aji.
Tiga nama usulan itu lalu dikirim ke DPP PDIP untuk ditunjuk mendapatkan rekomendasi sebagai Ketua DPRD Solo.
"Ada tiga yang diusulkan ke DPP, saya, Pak Suharsono dan Mas Janjang. Itu yang mengusulkan DPC PDIP, rekomendasi turun itu akhir pekan kemarin," ungkap dia.
Dengan turunnya rekomendasi dari DPP, maka ini kedua kalinya Budi Prasetyo sebagai ketua DPRD.
Budi mengakui mau tidak mau harus diberi tugas dari DPP sebagai ketua DPRD ini.
Baca Juga: Hadapi Pilkada Solo, PDIP Minta Teguh Prakosa-Bambang Gage Tiru Cara Jokowi, Apa Maksudnya?
"Kalau kita sebagai kader partai kan, mau ditempatkan di mana pun harus siap. Jadi sesuai aturan dari DPP itu, DPC partai harus mengusulkan tiga nama termasuk saya di dalamnya, kita tegak lurus saja," jelasnya.
"Kalau misalnya kemudian, alhamdulillah diberi kepercayaan lagi. Maka akan terus dijalankan," sambung dia.
Untuk penetapan pimpinan DPRD ditargetkan pekan depan. Saat ini sedang dipersiapkan rapat paripurna untuk pengumuman penetapan pimpinan definitif, Senin (7/10/2024) nanti.
"Setelah itu langsung kita kirimkan pemberkasan ke wali kota, nanti wali kota yang akan mengirimkan ke provinsi. Mudah-mudahan kalau segera kita paripurnakan untuk pelantikan definitif," lanjut dia.
Budi menambahkan setelah terbentuk pimpinan definitif nanti akan melengkapi alat kelengkapan DPRD. Itu mulai komisi-komisi hingga alat kelengkapan yang lainnya terus kalau banggar dan bamus itu pimpinannya itu ketua DPRD.
"Setelah itu selesai, kita akan menyelesaikan APBD 2025. Karena waktunya sudah di bulan Oktober, jadi kita harus segera membahas yang kaitannya dengan APBD 2025," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Masuk Red Notice Interpol, Erick Soedjasa Ditangkap Bareskrim di Bandara Juanda
- 5 Sabun Mandi Vitamin C Terbaik untuk Mencerahkan Kulit Belang, Lengkap dengan Review Pengguna
- Daftar Shio yang Paling Tidak Cocok dengan Shio Macan dalam Bisnis dan Asmara
- Arti Weton Bumi Kapetak Menurut Primbon Jawa: Karakter Tangguh dan Tahan Banting Menuju Sukses
- Gubernur Sulsel Telepon Langsung Pemilik SPBU
Pilihan
-
Pakar UNS Soroti Pemangkasan Anggaran Kebencanaan: Negara Kita Suka Kejadian Dulu Baru Dikaji!
-
Catat! Jadwal Resmi Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026: Lawan Malaysia di SUGBK
-
Rp11 Triliun Disiapkan untuk Isi Rekening Massal, Seorang Dapat Berapa?
-
Harusnya Bisa Kenyang dan Sehat, 230 Siswa di Pati Malah Keracunan Usai Santap MBG
-
Drone Thermal Dikerahkan, SAR Perluas Pencarian 5 Jurnalis Hilang di Perairan Anak Krakatau
Terkini
-
Mantan PMI Tati Purwanti Kembangkan Bubur Cirebon hingga Jantung Kota Taipei
-
Pakar UNS Soroti Pemangkasan Anggaran Kebencanaan: Negara Kita Suka Kejadian Dulu Baru Dikaji!
-
Dukung Diaspora dan PMI, BRImo Taiwan Raih Penghargaan Inovasi Indonesia 2026
-
Masa Demo di Depan Rumah Jokowi, Serahkan Surat Peringatan dan Plakat Bertuliskan Filosofi Jawa
-
Investasi Berkelanjutan Makin Kokoh, DPLK BRI Kantongi Kehati ESG Award 2026