Program Makan Bergizi Gratis Butuh Impor Sapi Perah? Ini Penjelasan Wiranto

SuaraSurakarta.id - Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Wiranto meninjau secara langsung uji coba program makan bergizi gratis di SDN Kleco 1 dan SMPN 3 Kota Solo, Kamis (19/9/2024).

Dalam peninjauan uji coba program makan bergizi gratis ini, Wiranto didampingi Wali Kota Solo Teguh Prakosa.

Wiranto menyebut sudah meninjau uji coba ini ke banyak daerah, seperti Tangerang, Cilegon, Salatiga hingga Kota Solo dan akan meninjau di daerah- daerah lain juga.

"Kita ingin melihat setiap daerah itu berbeda kondisinya, berbeda karakternya. Sehingga dapat kita temukan nanti kesulitan, hambatannya, jadi kira-kira bagaimana kita mencoba untuk mendapatkan standarisasi dari makan bergizi gratis ini," terangnya saat ditemui, Kamis (19/9/2024).

Masukan-masukan dari temuan itu akan disampaikan timnya dari Presiden terpilih Prabowo Subianto yang nantinya akan melaksanakan atau mengendalikan makan bergizi gratis pada level nasional.

Karena banyak temuan di lapangan itu ternyata perlu direncanakan dari sekarang.

"Itu misalnya masa standar makanannya, pengawasan di UMKM tentang nilai keuntungan dan nilai gizi yang disajikan. Jenis makanannya kemudian pendanaan, apakah bergantung APBN, APBD atau ada CSR nya. Itu semua kesimpulan dari uji coba makan bergizi gratis dari seluruh Indonesia," papar dia.

Wiranto menjelaskan nanti dalam program makan bergizi gratis bisa memanfaatkan bahan pangan lokal.

Karena tiap daerah itu punya karakter berbeda, di Papua misalnya mungkin tidak nasi tapi Papeda yang itu dari sagu.

Baca Juga: Melihat Menu Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis di Solo, Siswa Ungkap Sayur Terlalu Pedas

"Oya itu termasuk, waktu uji coba di Papua mungkin tidak nasi tapi papeda yang dari sagu. Jangan standar harus nasi, tidak. Justru uji coba ini dibutuhkan," jelas mantan Panglima TNI ini.

Soal bahan pangan yang harus impor, Wiranto menegaskan ya harus impor. Sambil sementara mencoba mencukupi dari dalam.

"Kemarin sudah ada pemikiran, misalnya ke depan nanti atau sekarang sudah mulai ada upaya mendatangkan sapi perah dari luar negeri. Kalau itu dari kecil nanti sampai kapan, lima tahun baru bisa diperah susunya. Jadi kalau langsung mendatangkan barang kali bisa," ujarnya.

Menurutnya soal itu nanti akan kolaborasi dengan swasta yang tentunya nanti akan mendapatkan profit dari program ini dan itu tidak apa-apa.

"Saya sudah mendengar beberapa pengusaha susu akan mendatangkan sapi perah ke Indonesia. Tapi sementara ini tentu yang diperah apa, tidak ada sapinya," sambung dia.

Di Indonesia itu kebutuhan susu tanpa program makan bergizi gratis itu hanya 20 persen dan itu cukupi di dalam negeri.