Pilkada Solo: Rekomendasi Bambang Gage Dinilai Tidak Sah, PDIP Didesak Tanggung Jawab

SuaraSurakarta.id - Sejumlah bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang ikut penjaringan dengan mendaftar lewat DPC PDIP Solo mempertanyakan dan mempersoalkan turunnya rekomendasi bakal calon wakil wali kota Solo atas nama Bambang Nugroho atau Bambang Gage dari DPP PDIP.

Mereka adalah bakal calon wali kota Muhammad Taufiq dan Purwono, serta bakal calon wakil wali kota Kusuma Putra dan Wawanto. Mereka pun menyampaikan pernyataan sikap atas penetapan bakal calon wali kota dan wakil wali kota, Jumat (30/8/2024) malam.

"Malam hari ini, kami memberikan pernyataan soal turunnya rekomendasi dari DPP PDIP. Saya pelajari sesuai surat dari DPP itu jelas ada tahapan penjaringan bakal calon, ada juga surat dari DPD tentang fit and proper test, nama-nama balon juga ada sebanyak 20 orang. Tapi perkembangan yang ada muncul nama Bambang Nugroho itu siapa," terang bakal calon wali kota, Purwono saat ditemui, Jumat (30/8/2024) malam

Purwono menyebut pada saat pemaparan visi misi atau gagasan di konsolidasi partai baik anak ranting, ranting, PAC hingga DPC tidak pernah muncul nama Bambang Nugroho. 

Baca Juga: Ibunda Gusti Bhre Blak-blakan Alasan Putranya Mundur dari Pencalonan Pilkada Solo

Bahkan Bambang Gage tidak pernah mendaftar sebagai bakal calon wali kota atau wakil wali kota baik di DPC maupun DPD. Dalam SK DPP jelas di nomor 6027/IN/DPP//III/2024, itu jelas untuk melakukan instruksi pemetaan politik dan penjaringan bakal calon kepala daerah pilkada serentak 2024 itu ditujukan kepada DPD dan DPC. 

"Dengan dasar itu nama-nama yang sudah ada sebanyak 20 orang, 8 calon wali kota dan 12 wakil wali kota. Ketua DPC menyampaikan bahwa rekomendasi DPP itu ada dua dari 20 nama, satu wali kota dan satu wakil wali kota," ungkap dia.

Purwono menyebut bahwa turunnya rekomendasi wakil wali kota di luar 20 nama itu jelas sudah menyalahi proses.

Dalam nama-nama yang mendaftar sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota itu tidak ada nama Bambang Nugroho. 

"Bambang Nugroho juga tidak mengikuti fit and proper test yang diadakan oleh DPD. Bambang juga tidak pernah terjun langsung ke ranting dan anak ranting untuk sosialisasi serta memperkenalkan diri kepada masyarakat dan kader akar rumput," paparnya.

Baca Juga: Cerita Teguh Prakosa Malam-malam Ditelepon FX Rudy: Kamu Ingin Wakilnya Siapa?

Purwono bersama yang lain menyebut bahwa rekomendasi kepada Teguh Prakosa-Bambang Nugroho adalah bentuk pengingkaran proses demokrasi yang selama ini menjadi jiwa dan spirit dari PDIP.

"Bambang Nugroho tidak sah dicalonkan sebagai bakal calon wakil wali kota dari PDIP baik secara yuridis formil, politis, maupun sosiologis," kata dia.

Mereka juga mendesak Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo untuk bertanggung jawab terhadap proses pendaftaran yang telah dibuka oleh PDIP. 

"Apabila Pilkada Solo PDIP mengalami kekalahan, maka kami menuntut kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengundurkan diri dari kepengurusan partai sebagai bentuk pertanggung jawaban atas keputusannya," jelasnya.

Sementara itu bakal calon wakil wali kota, Dr BRM Kusumo Putro SH, MH mengatakan pemilihan Bambang Nugroho ini dasarnya apa. Nama Bambang muncul di luar dari 20 nama yang mendaftar lewat DPC.

"Kalau itu menjadi usulan DPC, maka DPC harus memberikan alasan, kalau DPD maka DPD harus memberikan alasan juga. Termasuk jika usulan dari DPP maka juga harus memberikan alasannya apa," tegas dia.

"Keputusan nama Bambang Gage ini muncul yang tidak mendaftarkan, lalu kami dianggap apa," tambah sosok yang juga pengacara kondang Kota Solo tersebut.

Kusuma mengaku tidak akan sakit dan kecewa tidak menerima rekomendasi, asalkan dari 20 nama yang mendaftar. Ini jelas sangat memprihatinkan dan bentuk penghianatan sebuah komitmen dari awal.

"Ini jelas akan berdampak cukup berat dan luar biasa, kami akan legowo kalau yang dipilih itu dari 20 nama yang mendaftar. Terus terang saya kecewa dengan cara-cara yang tidak bijak dan tidak menghargai kami," sambungnya.

Kusuma menambahkan suara para pendukung itu bisa berpotensi sangat dicuri. Kondisi yang ada ini bisa  dimanfaatkan oleh kubu lawan untuk mengambil suara.

"Saat ini PDIP sendirian dan dikeroyok banyak partai. Hingga saat ini saya belum mengambil sikap, kami minta DPP memberikan penjelasan kenapa memilih bukan dari yang mendaftar," pungkas dia 

Kontributor : Ari Welianto