Ndherek Nenggo Dawuh, Gema Perhutanan Sosial Kawal Kebijakan Presiden Jokowi

SuaraSurakarta.id - Gerakan Masyarakat (Gema) Perhutanan Sosial Indonesia memastikan para petani akan berdiri dan bersatu atau Ndherek Nenggo Dawuh di belakang Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pasalnya, di bawah kepemimpinan Jokowi, Pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan yang sangat berpihak kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP Gema Perhutanan Sosial Indonesia Siti Fikriyah Khuriyati dalam acara syukuran hasil bumi perhutanan sosial bersama Presiden Jokowi di Jawa Tengah, Rabu (8/6/2022).

"Kami berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan perhutanan sosial yang telah diinisiasi oleh Pak Jokowi. Kami berharap warisan atau legacy Pak Presiden Jokowi akan terus berkelanjutan dan memang perlu dilanjutkan. Oleh karena itu, kami petani kehutanan sosial ndherek nenggo dawuh berdiri dan bersatu di belakang Bapak Presiden Jokowi," kata Siti.

Bukan tanpa alasan, Siti memaparkan alasannya akan terus berkomitmen mengawal Presiden Jokowi. Mengingat, saat ini, kata Siti, para petani sangat merasa bahagia lantaran bisa menggarap lahan dan memanen dengan rasa tenang dan nyaman.

"Ribuan petani yang wajahnya terlihat bahagia, terlihat sumringah, gembira dan ceria. Karena petani sekarang sudah bisa tidur nyenyak. Petani sekarang sudah bisa nggarap lahan dan bertani tenang bahkan sudah bisa panen, alhamdulillah hasil-hasil panen dibawa juga ke sini," ujar Siti.

Lebih dalam, Siti mengungkapkan bahwa, Jokowi menjadi Presiden yang pertama kalinya mengeluarkan kebijakan terkait perhutanan sosial yang dengan tegas membuktikan, bahwa negara tidak sekedar hadir, tapi juga mempercayakan hutan negara di tangan rakyat.

"Kita tidak bisa menyelamatkan hutan tanpa menyelamatkan petaninya. Bapak pasti sudah paham betul, bagaimana kehidupan dan kemiskinan rakyat yang tinggal di sekitar hutan. Kami sungguh merasa “batin dan roso” Bapak Presiden yang begitu dekat dengan rakyatnya menyatu dalam kebijakan yang Bapak putuskan untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat di sekitar hutan melalui program perhutanan sosial," ucap Siti.

Dampak kebijakan konkret Presiden Jokowi soal perhutanan sosial, menurut Siti, untuk Pulau Jawa hal itu sangat berdampak positif langsung ke sekitar 3,2 juta Kepala Keluarga (KK).

Baca Juga: Syukuran Hasil Bumi Bareng Ribuan Petani, Ini Momen Ganjar Pranowo dan Presiden Jokowi Duduk Lesehan

Lebih dalam, Gema Perhutanan Sosial Indonesia juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Jokowi terkait kebijakan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan, terutama untuk permukiman rakyat.

"Adanya UUCK, dimungkinkan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan di 4 Propinsi di Jawa, Bali, dan Lampung. Prosesnya menjadi lebih cepat dan lebih murah melalui PPTPKH (Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan-red)," tutur Siti.

Tak hanya itu, Siti menyatakan, pihaknya telah mengidentifikasi setidaknya 1.023 titik lokasi permukiman dalam kawasan atau sekitar 2 persen dari kawasan hutan negara. Menurutnya, luasnya mungkin memang tidak signifikan, namun, jumlah yang merasakan sentuhan perhatian dan tinggal di situ diperkirakan sekitar 7 juta jiwa. Dan semua itu bisa selesai di masa Pemerintahan Presiden Jokowi.

Bahkan pada tahun 2021 lalu, dikatakan Siti, terdapat tiga lokasi reforma agraria dan telah diserahkan sertifikatnya oleh Presiden Jokowi di Malang, Nganjuk dan Batu.

"Kami serta masyarakat ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi telah memenuhi harapan yang kami nantikan. Kami menyadari, perjuangan kami dan rakyat yang tinggal di sekitar hutan, tidak akan menghasilkan jika tidak ada dukungan pemerintah dan kebijakan yang tegas berpihak kepada rakyat. Bapak Presiden Jokowi lah yang telah meletakkan fondasi keberpihakan kepada rakyat. Meski kami sadari, masih banyak PR atau pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan," papar Siti.

Disisi lain, Gema Perhutanan Sosial juga mengusulkan perlunya percepatan reforma agraria dan perhutanan sosial, yang benar-benar dapat segera mengeksekusi perintah Presiden.