Sementara itu Anggota Bidang Perbekalan Seksi Gelang PPIH Asrama Haji Donohudan, Suko Wiyono mengatakan jika gelang identitas saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.
Jika gelang identitas tahun ini tidak ada kode barcode nya, tapi fungsinya tetap sama.
"Adanya gelang ini sangat efektif membantu jemaah haji kita yang tersesat di Tanah Suci. Ini sebagai bentuk tugas dari pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi jemaah haji kita," papar dia.
Ditambahkan, maka jika melihat gelang identitas, petugas haji di Arab Saudi bisa langsung mengetahui hotel atau maktab tempat jemaah haji tersebut menginap.
Gelang identitas haji tersebut akan dibagikan ke jemaah calon haji sebelum berangkat. Pada saat mereka mendapatkan pembekalan mengenai proses awal hingga nanti berada di Tanah Suci.
Kontributor : Ari Welianto
Berita Terkait
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Gibran Bukan Panglima! Pakar UGM: Keamanan Papua Tetap Tanggung Jawab TNI dan Polri
- JK Jadi Tersangka Korupsi Ekspor Logam Tanah Jarang, Langsung Ditahan Kejagung
Pilihan
-
Jampidsus Febrie Adriansyah: Saya Tidak Mundur! Masih Terima Perintah Usut Kasus Korupsi
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
Terkini
-
Ini Respon DPC PDIP Sukoharjo Usai Etik Suryani Ditangkap KPK
-
Ini Komentar Wabup Eko Sapto usai Bupati Sukoharjo Etik Suryani Terjaring OTT KPK
-
Usai Diperiksa Semalaman, Bupati Sukoharjo Dibawa KPK ke Jakarta
-
Bupati Sukoharjo Tak Sendiri, KPK Amankan Empat Orang dalam OTT di Solo Raya
-
Bupati Sukoharjo Terjaring OTT KPK, Diduga Peras Perangkat Daerah