SuaraSurakarta.id - Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) akan menjadi poros baru di Indonesia pada pemilihan umum (Pemilu) 2024. Peta Politik pun bakal lebuh menarik dan bisa memunculkan kandidat calon presiden.
Direktur Eksekutif FIXPOLL Indonesia Mohammad Anas RA menyarankan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) untuk menggelar konvensi penjaringan bakal calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.
"Konvensi dapat memberi ruang kepada figur internal partai koalisi maupun figur eksternal," katanya dikutip dari ANTARA, di Jakarta, Selasa (7/6/2022).
Dia menjelaskan jika nantinya konvensi menghendaki kekuatan partai, secara otomatis Ketua Umum Partai Golkar adalah capresnya, karena memiliki suara tertinggi di koalisi.
Namun, Anas menyarankan, calon pasangan yang akan diusung sebaiknya berdasarkan pertimbangan kekuatan figur bukan kekuatan partai.
"Jika komitmennya Indonesia bersatu, maka harus menghadirkan tokoh yang bisa mempersatukan elemen bangsa," katanya.
Anas menyarankan perlu memberikan kepada tokoh independen seperti Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Ketua DPD RI La Nyalla Mattaliti, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri BUMN Erick Thohir hingga Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
Alasannya, para tokoh itu telah mendapat dukungan masyarakat untuk maju pada pemilihan presiden mendatang, dengan dasar geliat deklarasi dukungan capres 2024 yang menghiasi media belakangan ini.
Dia menyatakan, konvensi KIB harus dibangun atas komitmen mempersatukan rakyat bukan mempersatukan segelintir elite.
Baca Juga: Mucul Isu Liar KIB Dukung Ganjar Pranowo Maju Capres 2024, Golkar Bantah Keras
Jika persatuan hanya terjadi di kalangan elite, Anas menilai, kemungkinan besar di tingkat akar rumput akan terjadi pembelahan, seringkali kharisma elite tidak berpengaruh secara efektif ke level akar rumput.
"Para tokoh KIB perlu merumuskan kriteria figur misalnya, memiliki pengalaman memimpin institusi pemerintahan di level nasional, memperhatikan aspirasi masyarakat tentang kriteria pemimpin yang diharapkan, juga mencermati situasi kebangsaan terkini dengan berbagai kompleksitas permasalahannya," ujarnya pula.
Selain itu, Anas meminta, KIB melakukan uji publik secara internal partai dan eksternal. Pada tahapan ini, Anas mengatakan, semua kandidat yang ikut konvensi harus diuji gagasan dan rekam jejaknya.
"Dalam proses uji ini, KIB mesti melibatkan berbagai elemen mulai struktur pengurus partai di tingkat pusat hingga ke daerah, akademisi, tokoh masyarakat agar pembobotan capres lebih elegan, berkualitas, dan mumpuni memenangkan Pilpres 2024," katanya lagi.
Sebelumnya, tiga ketua umum partai politik secara resmi menandatangani nota kesepahaman dibentuknya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di Jakarta, Sabtu (5/6) malam.
Penandatanganan itu dilakukan Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa, dan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- 7 Bedak Tabur Terbaik untuk Kerutan dan Garis Halus Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo Alfamart Hari Ini 7 Mei 2026, Body Care Fair Diskon hingga 40 Persen
- 5 Pilihan HP Android Kamera Stabil untuk Hasil Video Minim Jitter Mei 2026, Terbaik di Kelasnya
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Ini Program Wali Kota Solo untuk Mengentaskan Angka Pengangguran dan Kemiskinan
-
Tangisan Driver Ojol Penghasilannya Turun Drastis, Dulu Bisa Rp300 Ribu Per Hari, Sekarang Sulit
-
Angka Pengangguran di Kota Solo Lebih Tinggi dari Daerah di Soloraya, Capai 13,5 Ribu Jiwa
-
Ditjen Hubla Kemenhub Digugat ke PTUN Jakarta Terkait Konsesi Alur Mahakam
-
Kejagung Tinjau Masjid Sriwedari Solo yang Mangkrak sejak 2021, Pembangunan Bakal Dilanjutkan?