Scroll untuk membaca artikel
Budi Arista Romadhoni
Selasa, 07 Juni 2022 | 16:30 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) bertumpu tangan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kiri) dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa (kanan) pada acara silaturahmi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di Plataran Senayan, Jakarta, Sabtu (4/6/2022). Kegiatan silaturahmi nasional itu merupakan sebuah ikhtiar partai-partai KIB yaitu Partai Golkar, PAN, dan PPP untuk menunjukkan tradisi politik yang baru. [ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/aww]

"Para tokoh KIB perlu merumuskan kriteria figur misalnya, memiliki pengalaman memimpin institusi pemerintahan di level nasional, memperhatikan aspirasi masyarakat tentang kriteria pemimpin yang diharapkan, juga mencermati situasi kebangsaan terkini dengan berbagai kompleksitas permasalahannya," ujarnya pula.

Selain itu, Anas meminta, KIB melakukan uji publik secara internal partai dan eksternal. Pada tahapan ini, Anas mengatakan, semua kandidat yang ikut konvensi harus diuji gagasan dan rekam jejaknya.

"Dalam proses uji ini, KIB mesti melibatkan berbagai elemen mulai struktur pengurus partai di tingkat pusat hingga ke daerah, akademisi, tokoh masyarakat agar pembobotan capres lebih elegan, berkualitas, dan mumpuni memenangkan Pilpres 2024," katanya lagi.

Sebelumnya, tiga ketua umum partai politik secara resmi menandatangani nota kesepahaman dibentuknya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di Jakarta, Sabtu (5/6) malam.

Baca Juga: Mucul Isu Liar KIB Dukung Ganjar Pranowo Maju Capres 2024, Golkar Bantah Keras

Penandatanganan itu dilakukan Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa, dan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Tiga pimpinan partai politik itu juga menyepakati bahwa koalisi masih terbuka untuk partai politik lainnya yang ingin bergabung.

Selain itu, mereka juga bersepakat jika koalisi belum akan membahas calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung.

Load More