Angka Pengangguran di Kota Solo Lebih Tinggi dari Daerah di Soloraya, Capai 13,5 Ribu Jiwa

SuaraSurakarta.id - Jumlah pengangguran di Kota Solo saat ini mencapai ribuan orang.

Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Solo per Agustus 2025 itu sekitar 4,50 persen atau sekitar 13.590-an orang yang masih menganggur.

Jumlah pengangguran di Kota Solo masih didominasi oleh lulusan SMA dengan persentasi mencapai 35,01 persen per Agustus 2025.

Kepala BPS Kota Solo, Ratna Setyowati mengatakan kalau angka pengangguran yang dirilis di level kota itu dilakukan kondisi tahunan tidak perbulan.

"Jadi terakhir itu kita nangkap di tahun 2025 di bulan Agustus. Masih ada 4,5 persen, itu sekitar 13,5 ribu orang," ujarnya saat ditemui, Kamis (8/5/2026).

Ratna menjelaskan dengan kebijakan efisiensi oleh pemerintah, itu membuat secara langsung dan tidak langsung ada usaha yang berdampak.

Pemerintah sudah jarang sekali menggunakan fasilitas hotel untuk kegiatan kedinasan, pastinya hotel terdampak baik itu untuk meeting nya atau event.

"Dari sana kami melihatnya beberapa hotel untuk Mice nya itu sepi, sehingga mungkin dari tiap hotel ada kebijakan untuk mengoptimalkan pekerja yang ada. Saya tidak tahu persis adanya PHK atau tidak, itu ranahnya Disnaker," kata dia.

Ratna mengatakan kalau tingkat provinsi data pengangguran itu dilakukan per semester, kalau kota/daerah tiap tahun. Data tingkat provinsi itu bisa dipetakan di kota/kabupaten, kalau dari data TPT itu Solo lebih rendah jika dibandingkan di provinsi dan nasional.

Baca Juga: Jelajah Kuliner Solo Raya: 3 Ayam Goreng Legendaris, dari Favorit Presiden hingga Ramah di Kantong

Tapi dibandingkan daerah wilayah Soloraya, Kota Solo memang lebih tinggi. Itu kenapa? Mereka secara melihat wilayah-wilayah di daerah Soloraya itu masih banyak industrinya, itu sekali menyerap tenaga hingga bisa ribuan orang, sedangkan industri yang ada di Solo sekarang sudah banyak berkurang.

"Kemudian pertanian mereka masih potensi dan bisa menyerap tenaga. Kalau di Solo itu banyak perdagangan, penyedia makan minum yang tidak banyak menyerap tenaga besar. Jadi restoran atau cafe di Solo itu banyak tapi tidak banyak menyerap tenaga kerja," ungkapnya.

"Itu sampai 4,50 persen, itu sekitar 13 ribu orang. Pernah sampai 7,92 persen, itu Covid-19 karena banyak yang di rumahkan," lanjut dia.

Adanya itu berpengaruh pada kasus kemiskinan ekstrim di Kota Solo yang mencapai 7,69 persen atau 40.080 jiwa. Kalau dikaitkan dengan kemiskinan maka untuk dipastikan bahwa upah yang mereka terima itu sudah bisa mencukupi kebutuhan dasar anggota rumah tangganya.

"Misalnya, satu rumah tangga punya anak dua kalau kita hitung kemiskinan itu berdasarkan dari garis kemiskinan. Jadi garis kemiskinan itu minimal biasa untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan dan non makanan dalam satu rumah. Kota Solo di tahun 2025 itu per bulan per orang (rupiah/kapita/bulan) itu Rp 678.315, kalau dikalikan empat orang sekitar Rp 2,7 juta," paparnya.

"Jadi kalau UMK Solo dibawah Rp 2,5 juta maka asumsinya belum bisa memenuhi kebutuhan dasar. Nah, sekarang kalau kita tanyakan setiap orang dinyatakan bekerja itu apakah sudah menerima upah yang bisa mencukupi. Jadi biayanya orang di Solo untuk tiap bulan per kepala minimal harus punya uang Rp 678.315 untuk dinyatakan tidak miskin," kata dia.